Yankomas Fasilitasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM

0
31
Yankomas
Yankomas Fasilitasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM
(Vibizmedia – Kalbar) Pontianak-Unit Pelayanan Komunikasi Masyarakat Yankomas adalah unit yang strategis dalam upaya Pemerintah mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Yankomas memberikan pelayanan terhadap masyarakat tentang adanya permasalahan Hak Asasi Manusia yang dikomunikasikan maupun yang belum dikomunikasikan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalbar menggelar Kegiatan Rapat Pelaksanaan Fasilitasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah Tahun Anggaran 2022. Bertujuan Untuk meminta klarifikasi dan mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia kepada pihak/instansi/lembaga pemerintah yang diduga melanggar HAM. Bertempat Diaula Kanwil Kumham Kalbar, Selasa (23/08/2022).

Rapat dipimpin Harniati selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM didampingi Kepala Bidang HAM Muh. As’ad dengan Narasumber kegiatan Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Provinsi Kalimantan Barat A.Amanaf dan Kepala Bidang Pengadaan Tanah Dan Pengembangan Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalbar Supriyanta Serta diikuti Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat, Kantor BPN Kota Pontianak, Kantor BPN Kubu Raya, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Sosial Kota Pontianak, Kantor Dinas Capil Kota Pontianak, Kantor Camat Pontianak Barat, Komnas HAM RI Perwakilan Kalbar, KPPAD RI Perwakilan Kalbar,  Adi Yusnida, Sri Rezeki, Leo Chandra, Rosidah, Analis Hukum Kanwil Kalbar dan JFU Bidang HAM.

Selanjutnya dalam pelaksanaan rapat, para pelapor berkomunikasi menyampaikan aduan adanya dugaan pelanggaran HAM yang selanjutnya akan diklarifikasi dan dikoordinasikan dengan instasi/Lembaga terkait yang telah hadir.

Rapat Pelaksanaan Fasilitasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM menerima Laporan aduan dari Saudara Leo Chandra yang diwakilkan oleh penerima kuasa Sudjono untuk menyampaikan permasalahan terkait tidak mengetahui bahwa sertifikat tanahnya tiba-tiba dimiliki oleh orang lain Hamidy Salim. Selanjutnya Kanwil BPN menyampaikan Bahwa atas sengketa tanah tersebut telah ada putusan pertama PN Mempawah banding PT Pontianak kasasi serta peninjauan Kembali dimana Hamidy Salim adalah pemilik tanah tersebut.

Pelapor kedua Adi Yusnida, melaporkan ada Tiga instansi Polsek, KomnasHAM dan Dinas Sosial yang bagian pelayan publiknya buruk. Namun, tidak ditindak lebih lanjut atau diberikan sanksi. Penyampaian dari Perwakilan KomnasHAM bahwa pelapor Adi Yusfida bahwa sudah menerima laporan dari Juli 2021 dan sudah ditindak lebih lanjut. Dengan hasil, yang mana kasus ini sudah ditutup dan seharusnya melaporkan kasus ini kepada bagian PROPAM. Yang mana intinya adalah pelapor merasa Tiga instansi di atas memberikan pelayanan secara arogan dan melaggar kode etik. Penyampaian oleh Pihak Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, bahwa sebelumnya pelapor kedua Adi Yusfida sudah dilayani dan menawarkan untuk tinggal di shelter selama Tiga hari. Pelapor kedua Adi Yusfida menanggapi pernyataan dari Pihak Dinas Sosial bahwa pelayanan dari Dinas Sosial tidak sesuai dengan standar yang ada. Pihak Polsek Kota Pontianak tidak menghadiri rapat

Pelapor ketiga Sri Rezeki menyampaikan laporan bahwa surat-surat dokumen pribadi hilang, selanjutnya Pihak Perwakilan Dukcapil menyampaikan bahwa Sri sudah pernah datang Dukcapil Kota Pontianak untuk permohonan pembuatan KTP dan KK. Menurut Sri, pernah memiliki KTP dan KK beralamat dijalan Katamso. Pihak dukcapil sudah melakukan pengecekan ternyata tidak tercatat di dalam sistem dukcapil. Sehingga, jika ingin mendapatkan kembali harus dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan tertentu dan berkaitan juga dengan Dinas Sosial Kota Pontianak. Berdasarkan informasi yang didapat Pihak Dukcapil bahwa Sri Rezeki pernah mengalami stress dan dianggap sebagai ODGJ namun Sri Rezeki membantah hal tersebut. Kemudian Kadiv Yankum HAM meminta Dinas Sosial Kota Pontianak untuk memberikan pelayanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Selanjutnya untuk Pelapor ke Empat, Rosidah menyampaikan terkait adanya pelanggaran HAM yang diterima masyarakat termasuk ibunya yang bertempat tinggal didesa Sebangki akibat dampak dari perusahaan PT. CNP, Tim YANKOMAS Kanwil Kalbar menyampaikan bahwa data dukung yang diterima hingga saat ini masih perlu dilengkapi sebagai upaya penyelesaian dari laporan yang disampaikan.

Dalam hal ini Harniati menyampaikan tindak lanjut nya Untuk permasalahan yang masih berkenaan dengan pengadilan kami akan menyampaikan rekomendasi pada yang bersangkutan dan dalam setiap kasus yang sudah lengkap dapat diteruskan pada instansi terkait serta ditindak lanjut.(Foto/Narasi:Yulizar)

Sumber : Humas Kanwil Kemenkumham Kalbar