Kolaborasi Dengan Pemprov, Kemenkumham Jatim Akan Optimalkan Pelayanan Kesehatan di Lapas/ Rutan

0
66

(Vibizmedia РJatim) SURABAYA РKanwil Kemenkumham Jatim menggelar rapat bersama Biro Hukum Pemprov Jatim tindaklanjut terkait penyelesaian permasalahan pelayanan kesehatan di 39 lapas/ rutan. Pihak Pemprov akan menghibahkan dua unit Ambulance yang diajukan melalui permohonan hibah berupa uang.

Rapat digelar Senin (29/8) pukul 10.00WIB bertempat di Ruang Rapat Biro Hukum Setda Provinsi JawaTimur. Kepala Divisi Pemasyarakatan Teguh Wibowo hadir mewakili Kakanwil Kemenkumham Jatim dalam rapat terkait penyelesaian permasalahan pelayanan kesehatan di 39 lapas/ rutan di Provinsi Jawa Timur bersama Kabiro Hukum Setda Prov Jawa Timur. Hadir pula perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, Dinas Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Adapun beberapa hal yang disampaikan yakni hasil audiensi Kakanwil Kemenkumham Jatim dengan Gubernur Jawa Timur pada tanggal 24 Juni 2022. Salah satu poin pembahasannya tentang permasalahan pelayanan perawatan kesehatan di lapas/ rutan di Jawa Timur. “Kami masih membutuhkan bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada warga binaan kami,” ujarnya.

Namun, pada proses perizinan operasional klinik pratama, masih terkendala mengenai persyaratan yang tercantum pada Permenkes No 14 Tahun 2022. Seperti yang disampaikan Teguh, klinik pratama yang terdapat di lapas/ rutan tidak mengejar profit. Hal ini mengakibatkan persyaratan izin operasional klinik tidak memungkinkan terpenuhi bagi klinik pada lapas/ rutan. “Oleh karena itu, Kanwil Kemenkumham Jatim mengajukan proposal terkait permohonan sarana kesehatan demi menunjang pelayanan yang maksimal kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di Wilayah Jatim,” urai Teguh.

Bak gayung bersambut, dalam kegiatan rapat pagi hari ini Dinas Kesehatan Pemprov Jawa Timur sepakat untuk menghibahkan dua unit Ambulance yang diajukan melalui permohonan hibah berupa uang. Selain itu, alokasi penganggaran bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang sakit dan membutuhkan penanganan khusus dapat teratasi. “Yaitu dengan mengintegrasikan NIK masing-masing Warga Binaan Pemasyarakatan pada Dispendukcapil daerah asal bersama JKN melalui PBI daerah,” terangnya.

Sumber : (aji/ kumhamjatim)