BLT BBM Bantalan Sosial Bagi yang Membutuhkan

Presiden menyampaikan apa tujuan pemberian BLT ini. Agar daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat menjadi lebih baik.

0
113
Kunjungan Kerja Presiden
Presiden Jokowi memberikan keterangan persnya di Stadion Lukas Enembe, Kabupaten Jayapura, Papua, pada Rabu, 31 Agustus 2022. FOTO: BIRO PERS SETPRES

(Vibizmedia-Kolom) Saya mendengarkan bagaimana siaran Pers yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyampaikannya pada hari Senin 29 Agustus yang lalu, mengenai BLT BBM.

Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Pemerintah menyiapkan bantalan sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global.

“Total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. Ini diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan,” ujar Menkeu.

Menkeu memaparkan, pemerintah akan menyalurkan tiga jenis bantalan sosial tambahan.

Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,4 triliun dan menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). BLT ini disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia.

“Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat yang akan mendapatkan anggaran sebesar Rp12,4 triliun yang akan mulai dibayarkan oleh Ibu Mensos Rp150 ribu selama empat kali. Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali, yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu kedua,” jelas Menkeu.

Kedua, Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan alokasi anggaran Rp9,6 triliun. Bantuan yang akan disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran yang masing-masing menerima sebesar Rp600 ribu.

“Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600 ribu, dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun. Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut,” kata Sri Mulyani.

Ketiga, pemerintah daerah (pemda) diminta menyiapkan sebanyak dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk pemberian subsidi di sektor transportasi. Subsidi ini akan diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan. Selain itu, pemda juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat.

“Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan aturan, kami di Kementerian Keuangan juga menetapkan Peraturan Menteri Keuangan di mana dua persen dari Dana Transfer Umum yaitu DAU dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan,” pungkasnya.

Dua hari kemudian, Rabu, 31 Agustus 2022, saya kembali membaca bahwa BLT sudah langsung disampaikan sendiri Presiden Jokowi dalam kunjungan kerjanya ke Jayapura Papua.

Presiden mengatakan “Ya hari ini kita telah memulai pembagian BLT BBM [Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak] yang diberikan kepada masyarakat selama empat bulan, per bulannya diberikan Rp150 ribu, jadi totalnya Rp600 ribu, dan diberikan dua kali Rp300 ribu – Rp300 ribu. Hari ini telah dimulai di Kantor Pos Kabupaten Jayapura, di Sentani, Jayapura.”

Selanjutnya Presiden menyampaikan apa tujuan pemberian BLT ini. “Agar daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat menjadi lebih baik. Selain pemberian BLT BBM kepada 20,6 juta penerima manfaat, juga diberikan subsidi BBM bagi para pekerja juga sebesar Rp600 ribu untuk kurang lebih 16 juta pekerja.”

Kebijakan yang tepat

Kebijakan pemerintah ini tepat seperti yang disampaikan dalam tulisan Rema Hanna – Development Economist & Professor at the Harvard Kennedy School. Benjamin Olken – Economics Professor at MIT & Faculty Director of at JPAL – global poverty research center MIT. Serta M. Chatib Basri – Former Minister of Finance Indonesia. Senior Lecturer, Department of Economics University of Indonesia.

Pentingnya bantuan langsung tunai

Dalam tulisannya di harian Kompas Rema mengatakan bahwa kenaikan harga-harga ini merupakan tantangan bagi banyak orang Indonesia, menekan anggaran rumah tangga dan mungkin memaksa orang untuk melupakan pengeluaran ekstra dalam hidup mereka: makan lebih sedikit di luar rumah, atau mungkin tak bepergian untuk bertemu keluarga tahun ini, atau memilih tidak membeli pakaian baru.

Namun, bagi mereka yang paling miskin dan paling rentan, kenaikan harga pangan bisa sangat merugikan karena makanan merupakan bagian terbesar dari pengeluaran rumah tangga orang miskin. Ini berarti banyak orang akan makan lebih sedikit dan kelaparan, juga mengurangi konsumsi makanan lebih bergizi (misalnya, sayuran dan daging).

Mengingat tantangan-tantangan ini, penting bagi pemerintah untuk bertindak—untuk memastikan bahwa orang miskin memiliki cukup makanan dan tidak terpinggirkan, dan untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki apa yang mereka butuhkan untuk memulai hidup dengan baik.

Tiga prinsip pemberian bantuan

Pendapat Rema ini dikuatkan oleh Benjamin Olken yang mendukung pendapat Rema bahwa kenaikan harga kebutuhan dasar—sebagian besar karena efek riak dari perang Rusia-Ukraina—menciptakan tantangan ekonomi baru bagi masyarakat Indonesia. Perang menyebabkan pasokan gandum dan bahan energi dari Rusia dan Ukraina terganggu sehingga menciptakan tekanan pada harga pangan dan energi dunia.

Dan tantangan ini perlu diatasi dengan bantuan langsung kepada masyarakat yang terkenan dampak ini dengan tiga prinsip yang ditawarkan Olken. Pertama, fokus pada yang miskin dan paling rentan. Bantuan harus ditujukan kepada rumah tangga yang paling membutuhkan. Kedua, bantuan harus fleksibel. Rumah tangga harus diberi kebebasan untuk menggunakan bantuan yang mereka terima dengan cara yang paling masuk akal, sesuai dengan kondisi mereka sendiri.

Baca Juga : Presiden Jokowi Berikan BLT di Kabupaten Wakatobi

Ketiga, lakukan indeksasi jumlah bantuan ke keranjang kebutuhan pokok. Bantuan harus secara otomatis diindeksasi ke harga barang kebutuhan mereka. Saat ini mungkin ada gejolak harga minyak goreng, gandum, dan harga bahan bakar global. Besok, mungkin gejolaknya adalah harga beras atau beberapa kebutuhan pokok lainnya.

Sumber dana BLT

Menurut Chatib, saat ini pemerintah memiliki kemampuan untuk menyalurkan bantuan ini salah satunya karena kenaikan harga komoditas dan energi. Artinya, pemerintah sebenarnya memiliki kesempatan dari tambahan penerimaan ini untuk digunakan pada investasi produktif, seperti infrastruktur, perlindungan kepada kelompok miskin dan rentan, kesehatan, serta pendidikan.

Baca Juga : Presiden Jokowi bagikan BLT Minyak Goreng ke Pedagang Kecil di Pasar Angso Duo Jambi

Chatib juga menyampaikan beberapa gagasan penerimaan lainnya hasil pembicaraan dengan Rema dan Olken.

Kami melihat kebijakan perubahan alokasi subsidi BBM menjadi subsidi langsung memiliki tiga keunggulan: ia baik untuk masyarakat rentan, baik untuk fiskal, dan baik untuk lingkungan, karena akan menekan konsumsi bahan bakar fosil (fossil fuel).

Perluasan perlindungan sosial melalui subsidi terarah seperti yang diusulkan Hanna dan Olken akan memberi ruang fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tentu kami paham, sebuah kebijakan tidak berada di ruang hampa. Ada kendala data yang tidak akurat, persoalan koordinasi antarlembaga, atau mungkin tak populer secara politik.

Baik Rema, Olken maupun Chatib mengkonfirmasi bahwa tindakan memberi BLT BBM seperti yang dikatakan Pemerintahan Jokowi sudahlah tepat untuk mengatasi goncangan ekonomi dunia saat ini.

Penutup

 

Tentu saja implimentasi sebuah kebijakan memiliki tantangan tersendiri yang di Indonesia harus diawasi dengan ketat.

Integritas Presiden Jokowi yang turun langsung saat pemberian BLT BBM pertama memberikan rasa percaya diri bahwa bantuan ini akan sampai kepada mereka yang membutuhkan.

Tujuan inilah yang harus dikawal sehingga bantalan ini sampai kepada mereka yang membutuhkan.

Masih dibutuhkan kecakapan pemerintah untuk memastikan BLT BBM ini sampai kepada masyarakat miskin yang terkena dampak. Dalam hal ini jajaran Kementrian Sosial diharapkan sanggup mengeksekusi dengan cepat dan tepat saasaran.