Penghargaan Perlindungan Konsumen Dianugerahkan Kepada 6 Provinsi di Indonesia

0
61
perlindungan konsumen
Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan didampingi Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Veri Anggrijono menganugerahkan penghargaan perlindungan konsumen sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang berlangsung di Hotel Bumi Senyiur, Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu, 31 Agustus 2022 (Foto: Kemendag)

(Vibizmedia – Samarinda)   Penghargaan perlindungan konsumen dianugerahkan kepada 6 provinsi di Indonesia oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Apresiasi ini diberikan kepada pemerintah daerah yang telah mendukung upaya perlindungan konsumen di wilayahnya masing-masing. Penganugerahan berlangsung hari Rabu (31/8) di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Turut hadir pada acara ini Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dan Wali Kota Samarinda Andi Harun.

Mendag Zulkifli Hasan didampingi Inspektur Jenderal Kemendag Didid Noordiatmoko, Direktur Jenderal perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Veri Anggrijono, Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Syailendra, serta Staf Ahli Bidang Manajemen dan Tata Kelola Frida Adiati.

Mendag menyatakan apresiasinya kepada seluruh pemerintah daerah yang telah mendukung kegiatan perlindungan konsumen di wilayahnya. Komitmen dari pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga konsistensi perlindungan konsumen secara berkelanjutan sehingga dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk turut menyelenggarakan kegiatan di bidang perlindungan konsumen.

Penghargaan Perlindungan Konsumen diberikan kepada Kepala Daerah yang meliputi 6 Daerah Peduli Perlindungan Konsumen, yakni Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Bali, Provinsi Sumatra Utara, dan Provinsi Kalimantan Barat.

perlindungan konsumen
Penghargaan Perlindungan Konsumen diberikan kepada Kepala Daerah yang meliputi 6 Daerah Peduli Perlindungan Konsumen (Foto: Kemendag)

Sedangkan terdapat 6 Pasar Rakyat yang memenuhi syarat Standar Nasional Indonesia (SNI) Pasar Rakyat yaitu berada di Kota Samarinda, Kota Padang, Kota Semarang, Kota Malang, Kota Mataram, dan Kabupaten Karawang; 17 Daerah Tertib Ukur; serta 4 daerah yang mewakili 337 Pasar Tertib Ukur.

Mendag Zulkifli Hasan menyampaikan, konsumen merupakan ujung tombak dalam peningkatan perekonomian nasional maupun lokal. Ia menambahkan,  kontribusi konsumsi masyarakat memberikan nilai tambah dan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) nasional maupun lokal. Untuk itu, masyarakat konsumen perlu terus diperhatikan, ditumbuhkembangkan, dan dilindungi agar menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan.

Salah satu sasaran Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan kinerja perdagangan dalam negeri adalah terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha bertanggung jawab.

Upaya ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal, dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Perdagangan.  Hingga saat ini terdapat 76 Daerah Tertib Ukur, 2.219 Pasar Tertib Ukur, 60 pasar rakyat ber-SNI Pasar Rakyat.

Meningkatnya jumlah pemerintah daerah yang menerima penghargaan perlindungan konsumen menunjukkan adanya komitmen kuat dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat konsumen di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional.

Perlindungan kepada masyarakat konsumen yang telah dilakukan pemerintah daerah merupakan salah satu upaya yang dapat mempercepat tumbuh kembalinya ekonomi lokal di daerah masing-masing dan tentunya ekonomi nasional, dengan meningkatkan dan menumbuhkan kembali kepercayaan dalam bertransaksi serta memberikan perlindungan terhadap peredaran barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Untuk memastikan kesinambungan penyelenggaraan perlindungan konsumen di daerah, Mendag Zulkifli Hasan berpesan kepada para kepala daerah untuk mengawal pembentukan dan aktivasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di daerah, sehingga dapat memfasilitasi penanganan pengaduan konsumen, penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan konsumen melalui Gerakan Masyarakat Melek Metrologi (3M) untuk meningkatkan pemahaman masyarakat di bidang metrologi legal.

Mendag menyatkaan bahwa gerakan ini diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap ukuran, takaran, dan timbangan khususnya dalam transaksi perdagangan, serta pembentukan Pasar Rakyat ber-SNI dan Pasar Tertib Ukur untuk menumbuhkan daya saing pasar rakyat di tengah persaingan dengan pasar modern.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Veri Anggrijono menambahkan, Indeks Keberdayaan Konsumen tahun 2021 berada pada Level Mampu (Indeks 50,39). Artinya, para konsumen Indonesia mampu menggunakan hak dan kewajibannya untuk menentukan pilihan terbaik serta menggunakan produk dalam negeri, namun belum sepenuhnya menegakkan hak-haknya sebagai konsumen. Diharapkan ke depannya, indeks ini akan terus meningkat menjadi level “Kritis” dan pada akhirnya menjadi “Berdaya”.

Mendag Zulkifli Hasan juga melakukan kunjungan ke Pasar Merdeka, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Pasar ini merupakan salah satu pasar yang telah memenuhi persyaratan SNI Pasar Rakyat (SNI 8152:2021 Pasar Rakyat).

Mendag Zulkifli Hasan mengungkapkan, Pasar Merdeka menjadi pasar pertama di Provinsi Kalimantan Timur dan pasar kedua di Pulau Kalimantan yang memperoleh penghargaan sertifikat SNI Pasar Rakyat.

Mendag menilai Pasar Merdeka cukup bagus, lengkap, dan bersih, selain itu pembayarannya bisa secara digital QRIS. Pasar Merdeka merupakan pasar rakyat yang mendapat Penghargaan SNI Pasar Rakyat. Pasar ini diharapkan dapat mendorong pasar-pasar lain di Kalimantan Timur untuk dapat berkomitmen menerapkan SNI Pasar Rakyat.

Untuk mendapatkan SNI Pasar Rakyat, pasar harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas persyaratan umum, teknis, dan pengelolaan pasar rakyat. Persyaratan umum terdiri atas pemenuhan aspek legalitas dokumen, lokasi pasar, kebersihan dan kesehatan, serta keamanan dan kenyamanan.

Selanjutnya, persyaratan teknis terdiri atas aspek ruang dagang, aksesibilitas dan zonasi, pos ukur ulang dan sidang tera, fasilitas umum, elemen bangunan, keselamatan dalam bangunan, pencahayaan, sirkulasi udara, drainase, ketersediaan air bersih,pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, sarana teknologi informasi dan komunikasi, serta digitalisasi pasar rakyat. Sedangkan, aspek pengelolaan pasar terdiri atas adanya tugas pokok dan fungsi pengelola pasar, adanya prosedur kerja pengelola pasar, adanya struktur pengelola pasar, serta pemberdayaan pedagang.

Baca:

Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen Diperlukan Untuk Tingkatkan Sektor Jasa Keuangan