Secara Hybrid Kumham Kalbar Mengikuti Sosialisasi Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana

0
47

(Vibizmedia – Kalbar) Pontianak-: Pembekalan Wakil Menteri Hukum dan HAM RI Edwar Omar Sharif Hiariej yang dilaksanakan secara Hybrid ini diikuti Kanwil Kumham Kalbar beserta jajaran diruang Kepala Divisi Administrasi, hadir langsung Kepala Kantor Wilayah Pria Wibawa didampingi, Kepala Divisi Pemasyarakatan Ika Yusanti, Kepala Divisi Keimigrasian Tato Juliadin Hidayawan, JFT Penyuluh Hukum dan Analis Hukum Kemenkumham Kalbar, Kamis (01/09/2022).

Dalam rangka penyebarluasan Informasi terkait Rancangan Kitab Undang undang (RKUHP) secara serentak diseluruh wilayah untuk menciptakan kesepahaman masyarakat mengenai 14 (empat belas) pasal Krusial demi mewujudkan asas pembentukan peraturan perundang undangan yang obyektif, Kemenkumham RI melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional melakukan pembekalan dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM RI Edwar Omar Sharif Hiariej.

Membuka Kegiatan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Widodo Ekatjahjana mengatakan perjuangan Kitab Rancangan Undang Undang untuk mengganti peningggalan Kolonial yang selama ini digunakan diindonesia telah melebihi usia 40 tahun.”Saya yakin ditangan dingin para ahli, termasuk Wakil Menteri Prof Eddy, RUU dapat hadir memberikan jawaban bagi keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”sebut Widodo.

Tugas untuk melakukan sosialisasi merupakan tanggung jawab yang harus kita laksanakan sebaik-baiknya lanjut Widodo, Ada 14 (empat belas) isu Krusial di RUU yang akan didalami bersama dan dipahami dengan sebaik-baiknya demi mencegah adanya Multi Interpretasi didalam masyarakat”. Kitab ini bertujuan untuk melakukan perombakan secara progresif Revolusioner terhadap kaidah Hukum Pidana peninggalan Kolonial menjadi Kaidah yang lahir dari Bumi Pertiwi.

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI membuka paparannya”Perjuangan ini tidak bisa lepas dari sejarah BPHN RUU KUHP pertama kali digodok tahun 1958 dan Lembaga ini masih bernama LPHN. Pertama kali dimasukan ke DPR Tahun 1963, jadi sudah 59 Tahun total perjuangannya. Ada catatan daftar  inventaris masalah yang berjumlah 6000 lebih itu disusun berdasarkan akumulasi dari 22 lembaga swadaya masyarakat. Jadi jelas, rancangan ini melibatkan masyarakat secara langsung “. Jelas Eddy.

Adapun Visi dan Misi dari RKUHP ini terbagi menjadi 5 (lima) yaitu Decolonisasi, Demokratisasi, Konsolidasi, Harmonisasi dan Modernisasi. Wamen kemudian menjelaskan Dekolonisasi adalah upaya untuk menghilangkan nuansa Kolonial dalam Substansi KUHP lama, yaitu mewujudkan Keadilan Korektif Rehabilitatif, Restoratif. Sementara yang dimaksud dengan Demokratisasi adalah pendemokrasian rumusan Pasal tindak Pidana dalam RKUHP sesuai Konstitusi dan pertimbangan Hukum dan putusan MK atas pengajuan pasal-pasal RKUHP. Konsolidasi maksudnya penyusunan kembali ketentuan Pidana  dari KUHP lama dan sebagian Undang-undang Pidana diluar KUHP secara menyeluruh. Lalu, Harmonisasi sebagai bentuk adaptasi dan keselarasan dalam merespon perkembangan hukum terkini, tanpa mengesampingkan Hukum yang hidup. Dan Modernisasi merupakan Filosofi pembelasan Klasik yang berorientasi kepada pembuatan semata-mata dengan Filosofi Integratif yang memperhatikan aspek pembuatan, pelaku dan korban kejahatan.

Prof Eddy juga menjelaskan harapannya agar RKHUP menjadi salah satu solusi dalam mengatasi masalah klasik berupa overcrowded pada Lapas dan Rutan yang ada di Indonesia  saat ini. RKHUP terdiri dari 37 BAB dan 632 Pasal yang terdiri dari 2 (dua) Buku, yaitu Buku kesatu yang berisi Tindak Pidana. Jumlah RKHUP sedikit lebih banyak Jumlahnya dari KUHP lama karena konsekuensi dari Misi Konsolidasi dan Harmonisasi yang ada dalam Buku I RKUHP sebagai Operator Sistem Hukum Pidana Modern “ Jelasnya.(Foto/Narasi:Yulizar/Zul)

Sumber : Humas Kanwil kemenkumham Kalbar