Indonesia Berhasil Mengangkat Diskusi Isu Kapal Selam Bertenaga Nuklir di PBB

0
81
Non-Proliferation Treaty/NPT RevCon
Pertemuan ke-10 untuk mengkaji implementasi Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir (Non-Proliferation Treaty/NPT RevCon) resmi ditutup pada tanggal 26 Agustus 2022 di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat (Foto: Kemenlu)

(Vibizmedia – New York, Amerika Serikat)   Setelah berlangsung sejak 1 Agustus hingga 26 Agustus 2022 di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, maka pertemuan ke-10 untuk mengkaji implementasi Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir (Non-Proliferation Treaty/NPT RevCon) resmi ditutup  pada tanggal 26 Agustus 2022.

Di dalam pertemuan ini Indonesia berhasil mengangkat isu program kapal selam bertenaga nuklir (nuclear naval propulsion/NNP) untuk dibahas.

Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir (Non-Proliferation Treaty/NPT RevCon)
Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Tri Tharyat sebagai Ketua Delegasi RI (Foto: Kemenlu)

Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Tri Tharyat sebagai Ketua Delegasi RI pada pertemuan dimaksud, Sabtu, 27 Agustus 2022 menyatakan, tujuan Indonesia untuk meningkatkan kesadaran (raising awareness) pada NPT telah tercapai. Banyak negara memberikan perhatian terhadap isu ini. Indonesia akan terus mengawal agar momentum pembahasan terus bergulir.

Lebih lanjut, Dirjen Tharyat mengatakan bahwa capaian ini penting mengingat isu program NNP belum dibahas di forum internasional manapun. Padahal program NNP miliki keterkaitan dengan isu nuklir dan berpotensi mengandung risiko besar bagi perdamaian dan keselamatan dunia.

Salah satu risiko yang muncul adalah pengalihan teknologi tersebut menjadi senjata nuklir yang dapat mengancam rezim non-proliferasi dan keamanan global, serta dampak destruktif terhadap lingkungan jika terjadi kebocoran radiasi.

Sebelum pelaksanaan sidang, Indonesia mengeluarkan working paper yang disebut “Indonesian Paper.” Berkat peran utama Indonesia dan beberapa negara lain, isu ini mendapat perhatian serius.

Isu NNP memicu pro dan kontra di antara negara-negara sepanjang perundingan berlangsung. Perbedaan pandangan antara negara yang mendukung dan yang menentang cukup tajam. Alhasil, negosiasi draf dokumen hasil pertemuan di paragraf yang membahas isu ini berlangsung alot.

Berbekal semangat menjembatani perbedaan (bridge builder), Indonesia memberikan usulan paragraf yang relatif dapat diterima semua pihak. Usulan Indonesia menjadi dasar negosiasi, dan setelah diberi masukan negara-negara disepakati suatu Paragraph tentang NNP pada draft dokumen hasil.

Dirjen Tharyat mengemukakan, semua pihak akhirnya sepakat bahwa program NNP menjadi perhatian bersama dan diperlukan dialog yang transparan dan terbuka mengenai isu ini. Semua juga sepakat bahwa pengambangan NNP harus berkoordinasi erat dengan IAEA secara terbuka dan transparan.

Pertemuan NPT RevCon ke-10 sendiri pada akhirnya tidak mencapai konsensus atas dokumen hasil karena perbedaan pandangan tajam di antara negara-negara untuk berbagai isu lain, khususnya tentang pembangkit tenaga listrik di Zaporizhzhia, Ukraina.

Meski demikian fakta bahwa negara-negara mencapai kesepakatan dalam pembahasan terkait program NNP merupakan capaian tersendiri bagi Indonesia yang patut diacungi jempol.

Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir (Non-Proliferation Treaty/NPT RevCon)
Delegasi Indonesia dalam pertemuan mengkaji Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir (Non-Proliferation Treaty/NPT RevCon) di markas besar PBB (Foto: Kemenlu)

Baca:

Indonesia Usulkan Proposal Indonesian Paper untuk Pengaturan Program Kapal Selam Bertenaga Nuklir di PBB