Narapidana Kalimantan Barat Akan Mendapatkan Sertifikasi Profesi

0
75

(Vibizmedia – Kalbar) Pontianak – Perlunya program pembinaan kemandirian yang intensif bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat, menggelar Sosialisasi Rekomendasi Kebijakan Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pada Lapas Dan Rutan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Kalimantan Barat, Senin (05/09) bertempat di aula Kanwil Kemenkumham Kalbar.

Kepala Kantor Wilayah Pria Wibawa dalam sambutannya menyampaikan, perlunya pembinaan yang dapat menjamin mutu dan peningkatan kapabilitas. Jangan biarkan waktu Narapidana selama menjalani masa pidana habis begitu saja, tanpa tercover oleh program peningkatan keterampilan dan skill mandiri.

“Sosialisasi ini menitikberatkan peningkatan Sumber Daya Manusia yaitu petugas pemasyarakatan yang menyelenggarakan program pembinaan kemandirian di Lapas dan Rutan. Dengan memiliki kualitas dan sikap profesionalitas serta telah dilatih oleh instruktur dan asesor, Petugas Pemasyarakatan bisa menjadi pendorong terbaik dalam mengasah skill keterampilan dan kerja mandiri dari Narapidana,” ujar Pria.

Pria menambahkan proses intensifitas pembinaan kemandirian oleh Petugas Pemasyarakatan yang profesional di Lapas dan Rutan dapat diwujudkan secara lebih besar dengan diakreditasinya Lapas dan Rutan kita oleh Lembaga Akreditasi – Lembaga Pelatihan Kerja (LA-LPK) DISNAKERTRANS Provinsi Kalimantan Barat.

“Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) merupakan lembaga yang dapat menjadikan Keterampilan WBP teruji dan diakui secara resmi, serta dapat memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifkasi Profesi (BNSP). Dengan sertifikat yang dimiliki, dapat menjadi bekal Narapidana untuk berkarya dan berkreasi sekembalinya di tengah – tengah masyarakat,” jelas mantan Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian ini.

Sementara itu Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar Ika Yusanti menambahkan, dengan kegiatan ini diharapkan dapat Meningkatkan peran aktif, tanggung jawab, dan rasa kebersamaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemasyarakatan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Wilayah Kalimantan Barat.

“Pastinya kami berharap untuk kedepannya Narapidana yang ada di Kalimantan Barat dapat diberikan pelatihan keterampilan sekaligus mendapatkan sertifikasi yang terakreditasi oleh LSP,” harapnya.

Ika juga menerangkan peserta dari kegiatan ini terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang yang hadir secara langsung dari UPT Pemasyarakatan se-kota Pontianak dengan ditambah dari Rutan Kelas II B Mempawah dan Rutan Kelas II B Landak. Selebihnya hadir secara Hybrid melalui Aplikasi Zoom Meeting dari UPT Pemasyarakatan Lapas dan Rutan diluar Kota Pontianak se-Kalimantan Barat.

“Narasumber kita hadirkan pejabat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, Deni Amir. Diharapkan dengan hadirnya beliau peserta dapat langsung melakukan audiensi terkait program pembinaan bersertifikasi di Lapas/Rutan,” ucap Ika.

Dalam paparannya, Deni Amir menyampaikan tentang proses perijinan pelatihan Vokasi hingga syarat pendirian LSP. (tgh)

Sumber : Humas Kanwil Kemenkumham Kalbar