Deteksi Dini Potensi Rawan Kegiatan Orang Asing, TIMPORA Gelar Rapat

0
59

(Vibizmedia – Sumbar ) PADANG – Guna mewujudkan pengawasan Keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI melalui Kantor Wilayah Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di wilayah Sumatera Barat bersama Pemerintah Provinsi, Pimpinan dari unsur TNI, POLRI dan perwakilan dari Kementerian/Lembaga serta seluruh anggota TIMPORA di Provinsi Sumatera Barat.

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 telah mengubah sendi-sendi kehidupan manusia di dunia, yang memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional, termasuk Sumatera Barat. Pemerintah baik di pusat maupun di daerah, senantiasa berupaya untuk menurunkan angka/meminimalisir penyebaran Covid-19,” ujar Kepala Divisi Keimigrasian, Novianto Sulastono mewakili Kepala Kantor Wilayah dalam sambutannya.

Novianto menambahkan, Bandara Internasional Minangkabau sudah dapat difungsikan kembali untuk melayani Rute Internasional, hal ini tertuang dalam Surat Edaran Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 25 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berlaku sejak tanggal 01 September 2022.

Kita berharap orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia telah memenuhi persyaratan protokol kesehatan. Dan aplikasi-aplikasi yang mempermudah pelayanan publik di berbagai institusi baik pemerintahan maupun swasta dapat menambah gerak roda perekonomian dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional, bahkan mengkatalis peningkatan kesejahteraan masyarakat,” lanjut Novianto di Ballroom Pangeran Beach Hotel, Selasa (06/09).

Untuk penegakan Hukum TIMPORA di wilayah Sumatera Barat , baik koordinasi dan sinergitas dalam melakukan pengawasan orang asing terhadap keberadaan dan kegiatan mereka terus ditingkatkan. Hal ini bentuk deteksi dini dalam upaya penanganan terhadap orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengalami permasalahan legalitas keberadaan di Sumatera Barat, bahkan menjadi korban bencana alam atau suatu tindak pidana.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga telah mempersiapkan agenda “Visit Beautiful West Sumatra (VBWS) 2023” yang didukung penuh seluruh Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten yang ada di wilayah Sumatera Barat.

Sumber : (Humas Kemenkumham Sumbar)