KKP Perjuangkan Akses Bahan Bakar Minyak Bagi Nelayan Kecil

0
434
KKP Perjuangkan BBM untuk Nelayan
Kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI di Pelabuhan Perikanan  (PP) Tegalsari, Kota Tegal, Jawa Tengah, 2 September 2022 (Foto: KKP)

(Vibizmedia – Tegal) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya untuk mempermudah akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan kecil. Untuk skala industri, telah diterapkan harga BBM khusus bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Pada saat pendampingan kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI di Pelabuhan Perikanan  (PP) Tegalsari, Kota Tegal, Jawa Tengah (2/9) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zaini Hanafi menyatakan, KKP intensif melakukan koordinasi dengan Pertamina dan BPH Migas dan sudah disetujui kebutuhan nelayan 2,2 juta kilo liter.

Berkaitan dengan kelangkaan BBM di kalangan nelayan, Zaini mengatakan Pertamina akan memenuhi kuota untuk nelayan kecil sesuai kebutuhan. Demikian juga dentam kenaikan harga BBM, KKP terus mengupayakan agar Pertamina memberikan harga terbaik untuk nelayan.

Dirjen Zaini menyatakan, untuk industri, beberapa waktu lalu telah ada pertemuan antara perwakilan nelayan Pantura Jawa dengan Kantor Staf Presiden. Untuk itu akan dicarikan solusi solar harga khusus untuk industri.

Zaini menyebutkan untuk memanfaatkan BBM subsidi, nelayan diwajibkan mendapat rekomendasi dari pelabuhan perikanan atau dinas perikanan setempat dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Ermarini menyatakan akan terus memperjuangkan hak nelayan. Termasuk stok dan harga BBM yang tidak hanya menjadi masalah nelayan Pantura Jawa.

Anggia menegaskan, hal ini harus diurai permasalahannya dan dikawal agar tidak kusut. Seperti disampaikan Pak Dirjen, nelayan kecil dipersilahkan memanfaatkan BBM subsidi untuk mendukung operasional melaut.

Sementara Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah Riswanto meminta agar pemerintah dapat menekan dan menurunkan harga solar khusus industri. Menurutnya harga khusus skala industri saat ini dinilai masih membebani pelaku usaha.

Riswanto menjelaskan, harga saat ini tidak sebanding dengan harga ikan. Apalagi kalau musim paceklik justru akan semakin membuat nelayan kesulitan.

Selain permasalahan BBM, pada rangkaian kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI tersebut juga dibahas tentang sedimentasi dan penumpukan kapal perikanan di kolam PP Tegalsari, perizinan usaha serta kebijakan penangkapan ikan terukur.

Hadir pada kunjungan kerja tersebut Direktur Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Adin Nur Awaludin, Pj. Sekretaris Daerah Kota Tegal Sri Primawati Indraswari, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Fendiawan Tiskiantoro.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam berbagai kesempatan mengatakan KKP akan selalu hadir untuk nelayan. Salah satunya melalui perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Baca:

KKP Tingkatkan Kualitas Nelayan dengan Sertifikasi