Komisi I DPR Setujui Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) di Tingkat I

0
59
Kominfo Menteri Johnny
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid dan Kominfo Menteri Johnny (Foto: Kominfo)

(Vibizmedia – Jakarta) Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang diajukan oleh Pemerintah dalam Pembahasan di Tingkat I telah disetujui Komisi I DPR RI. Seluruh fraksi di Komisi I DPR RI menyepakati RUU PDP akan masuk dalam tahapan Pembahasan Rapat Paripurna atau Pembahasan di Tingkat II.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, mewakili Presiden Joko Widodo, menyatakan hasil persetujuan dalam Pembahasan Tingkat I merupakan torehan baru lembaga eksekutif dan legislatif bagi kemajuan bangsa Indonesia di sektor digital.

Menteri Johnny  menyatakan terima kasih atas nama Presiden kepada Komisi I DPR RI, Panja Komisi DPR RI akan segala kerja keras, masukan, pikiran-pikiran yang disampaikan selama pembahasan RUU PDP. Semua telah menorehkan sejarah penting dalam kemajuan nasional di bidang digital sehingga Indonesia terkoneksi, semakin digital dan semakin maju.

Demikian pernyataannya ketika memberikan pandangan Pemerintah mengenai naskah RUU PDP dalam Rapat Kerja tentang RUU PDP di Ruang Rapat Komisi I, Senayan, Jakarta, Rabu (07/09/2022).

Menkominfo menjelaskan manfaat keberadaan RUU PDP, salah satunya pengaturan perlindungan data pribadi yang akan mengokohkan integritas dan kepercayaan terhadap Indonesia dalam tata kelola data global.

Ia menegaskan, untuk itu, pemerintah dapat menyetujui naskah RUU PDP yang sudah disepakati bersama Komisi I, Panja Komisi I DPR RI dibawa ke Pembahasan Tingkat II dalam waktu tidak terlalu lama.

Menteri Johnny kembali menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh pihak, khususnya Pimpinan dan Anggota dan Tim Panja Komisi I DPR RI, serta kementerian dan lembaga terkait, juga ketua dan anggota Panja Pemerintah.

Ia juga memberikan apreciais yang tinggi kepada segenap masyarakat, akademisi, asosiasi atas pandangan, masukan dan dukungan yang disampaikan selama pembahasan RUU PDP.

Berkas persetujuan RUU PDP diberikan kepada Menkominfo Johnny G. Plate, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi, dan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum HAM.

Sebelumnya, masing-masing perwakilan fraksi di Komisi I DPR RI memberikan pendapat akhir, kemudian dilanjutkan dengan pernyataan persetujuan.  Adapun pendapat akhir mini fraksi disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Nasional Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyatakan, dengan pengesahan RUU PDP dalam Rapat Kerja Komisi I bersama Pemerintah, selanjutnya pimpinan dan anggota akan melaporkan pada Rapat Paripurna DPR RI untuk Pengambilan Keputusan Pembicaraan Tingkat II untuk segera disahkan menjadi undang-undang.

Meutya Hafid mewakili seluruh Pimpinan Komisi I mengapresiasi seluruh Anggota Komisi I yang dengan tekun mengikuti proses pembahasan RUU PDP.

“Kami sampaikan terima kasih juga kepada Pemerintah beserta seluruh jajaran atas kerja sama selama proses pembahasan. Tentu terima kasih kami juga tidak lupa kepada Sekretariat Komisi I dan Tim Asistensi Sekjen DPR RI yang bekerja keras membantu pelaksanaan tugas pembahasan.

Baca:

Semua Pihak Harus Bahu Membahu Jaga Data Pribadi dari Potensi Serangan Siber