Kanwil Kemenkumham Sulteng Ikuti Raskernis Bantuan Hukum

0
60

(Vibizmedia – Sulteng ) PALU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakernis) Bantuan Hukum, bertempat di Hotel The Kuta Beach Heritage, Rabu (7/9).

Kegiatan Rakernis ini diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan diikuti oleh seluruh jajaran Kemenkumham RI di wilayah Timur.

“Standar layanan Bantuan Hukum adalah alat untuk menjaga dan memastikan layanan bantuan hukum yang diberikan pada Pra Pelaksanaan, Pelaksanaan, dan Paska Pelaksanaan. Sedangkan E-Monev merupakan alat untuk pemantauan dan evaluasi layanan Bantuan Hukum oleh Panitia Pengawas Pusat dan Daerah ke Penerima Bantuan Hukum Pasca diberikan Pemberi Bantuan Hukum,” jelas narasumber pertama, Indah Rahayu selaku anggota panitia Pengawas Pusat Bantuan Hukum BPHN yang memaparkan materi mengenai Urgensi Pembentukan Standar Layanan Bantuan Hukum.

Selain itu, Indah juga menyampaikan bahwa saat ini Petunjuk Pelaksana tentang Standar Layanan Bantuan Hukum masih dalam proses disusun oleh BPHN.

Diakhir Rakernis perwakilan peserta memberikan saran kepada BPHN bahwa perlu dibuat Sistem Informasi Database Bantuan Hukum Daerah (SIDBANKUM-DA) di seluruh provinsi yang terintegrasi langsung dengan data Penerima Bantuan Hukum pada SIDBANKUM milik BPHN sehingga dapat dengan mudah melacak siapa saja Penerima Bantuan Hukum yang telah diajukan klaim reimburse dana bantuan hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum kepada BPHN ataupun kepada Pemerintah Daerah.

Hadir Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sulteng, Max Wambrauw didampingi operator Pengelola Bantuan Hukum, Kurniawan Wahyu Kartiko.

SUmber : (Humas Kanwil Kemenkumham Sulteng)