Temui Wapres, Sekretaris Eksekutif KPRBN Paparkan Agenda Prioritas Percepatan Reformasi Birokrasi 2022

0
43
Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (SE KPRBN) Eko Prasojo beserta jajarannya menemui Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin selaku Ketua KPRBN di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Selasa (13/09/2022). (Foto: BPMI Setwapres)

(Vibizmedia – Jakarta) Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (SE KPRBN) Eko Prasojo beserta jajarannya menemui Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin selaku Ketua KPRBN di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Selasa (13/09/2022). Pada kesempatan ini, SE KPRBN melaporkan agenda prioritas percepatan reformasi birokrasi 2022.

Mengawali laporan, SE KPRBN memaparkan bahwa reformasi birokrasi merupakan tools percepatan prioritas kerja presiden dan pembangunan nasional dengan visi terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Adapun reformasi birokrasi sendiri menjadi salah satu prioritas kerja untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan kapabel, serta pelayanan publik yang prima.

Pada 2022 ini, KPRBN setidaknya mengusung 5 (lima) agenda prioritas, yaitu Pembangunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Collaborative Working Arrangement Penanggulangan Kemiskinan), Percepatan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan MPP Digital, Perbaikan Reformasi Birokrasi di Daerah, Penyederhanaan Birokrasi, dan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Agenda pertama yakni Pembangunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Collaborative Working Arrangement Penanggulangan Kemiskinan) merupakan upaya reformasi birokrasi tematik terutama untuk pengentasan kemiskinan ekstrem. Adapun targetnya adalah membuat model replikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) untuk pemberantasan kemiskinan ekstrem dan isu prioritas lainnya.

Terkait hal ini, KPRBN bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sedang melakukan ujicoba (piloting) penanggulangan kemiskinan di 9 (sembilan) daerah yaitu: Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kota Sumedang, Provinsi Jawa Timur, Kota Malang, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi D.I. Yogyakarta, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Kulon Progo. Daerah-daeran tersebut terpilih sebagai pilot karena memiliki kriteria nilai indeks reformasi birokrasi yang tinggi tetapi tingkat kemiskinannya juga tinggi.

Selanjutnya SE KPRBN melaporkan agenda kedua yakni Percepatan MPP dan MPP Digital yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan MPP mencapai 100% pada 2024. Targetnya saat ini adalah redesain MPP manual dan MPP digital sebagai strategi untuk percepatan pembangunan MPP dan transformasi MPP digital.

Sebagaimana dilaporkan SE KPRBN, per September 2022, sebanyak 67 MPP sudah terbangun dengan rincian di Sumatera (11 MPP), Jawa (37 MPP), Kalimantan (6 MPP), Sulawesi (11 MPP), dan Bali (3 MPP). Dua MPP yang terpilih menjadi pilot model KPRBN yakni Provinsi Jawa Barat yang sedang mempersiapkan MPP Virtual dan Provinsi Bali (Kabupaten Badung) untuk pembuatan model MPP digital.

Agenda ketiga yakni Perbaikan Reformasi Birokrasi di Daerah, menurut SE KPRBN, diarahkan untuk mendorong reformasi birokrasi di daerah. Sebab pada 2021, dari 514 kabupaten/kota, capaian indeks reformasi birokrasinya rata-rata berada di kategori CC/C dan hanya 1 provinsi yang memiliki nilai reformasi birokrasi dengan kategori A. Selain itu, KPRBN menemukan bahwa reformasi birokrasi di daerah cenderung hanya sebagai pemenuhan dokumen untuk keperluan indeks.