Rencana Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Diharap Percepat Pembangunan Papua

0
63
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M. Tito Karnavian

(Vibizmedia – Nasional) Atas nama pemerintah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M. Tito Karnavian, menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dibahas lebih lanjut ke Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Tito menyampaikan hal ini pada Rapat Kerja Tingkat I antara Komisi II DPR RI bersama Pimpinan Komite I DPD RI, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senin (12/9/2022).

Dilansir dari laman Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (13/9/2022), rapat tersebut membahas RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Tito menuturkan, untuk itu, pemerintah pada dasarnya sangat optimis, sama dengan pembentukan tiga daerah otonom baru (DOB) di Papua, maka pembentukan Papua Barat Daya, diharapkan dapat mempercepat pembangunan di Papua dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Tiga DOB di Papua yang disahkan DPR RI  yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan.

Tito mengharapkan semua pihak tidak melupakan affirmative action, atau aksi afirmatif untuk orang asli Papua.

Sebelumnya, rapat Panitia Kerja (Panja) pada 30 Agustus 2022 yang dilanjutkan dengan rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) pada 31 Agustus 2022, baik Komisi II DPR RI, Komite I DPD RI, dan pemerintah telah menyepakati 154 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tersebut.

Pemerintah menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI serta pihak lain yang terlibat dalam penyusunan rancangan tersebut.

Tito menyatakan, melalui  komitmen luar biasa dan  diskusi yang efektif, namun tetap demokratis dan dinamis, maka dapat menyelesaikan sesuai dengan jadwal tahapan, dan akan melaksanakan pengambilan keputusan tingkat I.

Dalam kesempatan itu, Tito  juga mengungkapkan adanya aspirasi dari Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana yang ingin menjadi bagian dari Papua Barat Daya.

Namun, setelah menyimak lapora Panja serta pandangan mini fraksi termasuk dari komite I DPD RI, pemerintah berpandangan sama terhadap hal-hal pokok mengenai pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Berdasarkan laporan tersebut, Provinsi Papua Barat Daya meliputi Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Tambrauw. Adapun Kota Sorong dijadikan sebagai Ibu Kota Provinsi.

“Sengaja kami sampaikan pada kesempatan ini agar aspirasi tersebut tidak berlalu begitu saja, tapi kami sudah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada Bapak/Ibu sekalian sebagai wakil rakyat dan sekaligus pembentuk undang-undang,” ujarnya.

Baca juga:

Rencana Pengembangan Listrik Di Provinsi Papua