Kontribusi Perusahaan Konstruksi Indonesia Pada Perekonomian

Kontribusi perusahaan konstruksi Indonesia berada pada urutan keempat dalam PDB, yaitu 10,48 persen terhadap PDB Indonesia.

0
90
Perusahaan Konstruksi Indonesia

(Vibizmedia-Kolom) Badan Pusat Statisik melakukan survei perusahaan konstruksi Indonesia. Jumlah perusahaan/usaha konstruksi di Indonesia yang terdapat dalam Kerangka Sampel (Sampling Frame) Survei Perusahaan/Usaha Konstruksi Tahun 2022 adalah sebesar 197.030 perusahaan.

Provinsi yang mempunyai jumlah perusahaan/usaha konstruksi kurang dari 5.000 perusahaan ada sebanyak 19 (sembilan belas) provinsi, yaitu: Provinsi Jambi, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DI. Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat.

Sedangkan provinsi yang mempunyai jumlah perusahaan/usaha konstruksi antara 5.000 hingga 10.000 perusahaan ada sebanyak 10 (sembilan) provinsi, yaitu: Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua.

Provinsi yang mempunyai jumlah perusahaan konstruksi antara 10.000 hingga 15.000 perusahaan ada sebanyak 3 (tiga) provinsi, yaitu: Provinsi DKI, Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan.

Sedangkan provinsi yang mempunyai perusahaan konstruksi lebih besar dari 15.000 perusahaan ada sebanyak 2 (satu) provinsi, yaitu: Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Provinsi yang mempunyai perusahaan konstruksi paling sedikit adalah Provinsi Gorontalo, yaitu hanya sebesar 793 perusahaan.

Baca juga : Arsitek Memegang Peran Penting Dalam Pembangunan Infrastruktur

Sedangkan provinsi yang mempunyai perusahaan konstruksi paling banyak adalah Provinsi Jawa Timur dengan jumlah perusahaan sebesar 23.752 perusahaan.

Ditinjau dari skala usahanya, perusahaan konstruksi Indonesia mayoritas berskala Kecil yaitu sebesar 75.43% dengan jumlah 148.624 usaha dan skala Menengah sebesar 12.96% dengan jumlah 25.536 perusahaan. Sedangkan yang paling sedikit adalah

Perusahan Besar ada sebanyak 1.323 perusahaan. Sedangkan dari bentuk badan usahanya, perusahaan konstruksi Indonesia sebagian besar berbadan usaha CV yaitu sebesar 77,12% selanjutnya berbentuk PT/PT Persero sebesar 22,33%, dan Lainnya sebesar 0,26%.

Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) Asing

Pelaku usaha jasa konstruksi harus memiliki kehandalan dan profesionalisme yang unggul dalam pasar konstruksi luar negeri. Hal ini dikarenakan kompetisi antar pelaku usaha untuk memenangkan tender proyek konstruksi sangat ketat.

Beberapa pelaku usaha jasa konstruksi nasional (BUJK Nasional) telah mampu merambah pasar konstruksi manca negara (ekspor jasa konstruksi).

Adapun negara yang telah menggunakan jasa pekerjaan konstruksi BUJK Nasional, yaitu negara-negara yang berada di wilayah Asia, Afrika dan Eropa.

Di lain sisi, sesuai dengan kesepakatan antara Indonesia dan negara-negara anggota WTO yang telah diratifikasi melalui UndangUndang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The world Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), akses pasar jasa konstruksi untuk badan usaha jasa konstruksi asing yang akan melaksanakan kegiatan konstruksi di Indonesia dilakukan melalui 2 cara yaitu joint venture dan joint operation.

Joint Venture (JV), yaitu pelaku usaha jasa konstruksi asing masuk ke dalam pasar jasa konstruksi nasional dengan membentuk entitas badan usaha penanaman modal asing, yang merupakan hasil patungan (Joint Venture) antara perusahaan jasa konstruksi asing dengan perusahaan jasa konstruksi lokal (BUJK Nasional).

Sebagai negara berkembang yang sedang melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, kondisi ini menstimulus tumbuh dan berkembangnya pangsa pasar sektor usaha jasa konstruksi di Indonesia.

Hal ini juga terlihat dari banyaknya izin usaha yang diberikan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di sektor jasa konstruksi termasuk izin usaha yang diberikan kepada perusahaan konstruksi asing untuk menggarap mega proyek konstruksi yang tersebar di seluruh Indonesia

Badan usaha/hukumnya adalah berbentuk Perseroan Terbatas (PT), sehingga biasa disebut PT PMA atau BUJK PMA. Dan batas kepemilikan saham asing di dalam badan usaha jasa konstruksi penanaman modal asing dibatasi maksimal 70% untuk ASEAN dan 67% diluar ASEAN.

Joint Operation (JO), pelaku usaha jasa konstruksi asing dapat masuk kedalam pasar jasa konstruksi nasional dengan membentuk kantor perwakilan (representative office), disebut juga KP BUJKA dan kemudian melakukan JO dengan BUJK Nasional.

Sesuai dengan kesepakatan negara-negara anggota WTO, hal di atas berlaku pula bagi pelaku jasa konstruksi nasional yang memasuki pasar jasa konstruksi internasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional jasa/ekspor atau impor jasa konstruksi hanya berlaku untuk perusahaan asing yang non residen (bukan penduduk), yaitu yang hanya membentuk kantor perwakilan saja.

Hasil Survei Perusahaan Konstruksi Asing 2021 (SPKA-21) mencatat pada tahun 2020 terdapat 87 Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing/BUJKA (yang selanjutnya disebut sebagai perusahaan konstruksi asing) berstatus aktif dan beroperasi di Indonesia.

Menurut bidang pekerjaan utama sektor konstruksi, jumlah perusahaan konstruksi asing didominasi oleh bidang pekerjaan konstruksi sipil sebanyak 49 perusahaan atau sebesar 56% dari total perusahaan konstruksi asing.

Kemudian diikuti bidang pekerjaan konstruksi khusus sebanyak 20 perusahaan atau 23% dan sisanya sebanyak 18 perusahaan 21% merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pekerjaan konstruksi gedung.

Adapun 87 perusahaan konstruksi asing tersebut tersebar di 4 Provinsi yaitu Provinsi Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.

Secara umum, Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dimana sebagian besar perusahaan konstruksi asing mendirikan kantor perwakilannya.

Jika dirinci menurut negara mitra, 87 perusahaan tersebut merupakan kantor perwakilan dari 13 negara mitra.

Profil Pekerja dan Balas Jasa – Upah Perusahaan Konstruksi Asing

Bagi Indonesia, perusahaan asing memiliki peranan besar dalam melengkapi kebutuhan investasi dalam negeri untuk meningkatkan kemampuan produksi. Investasi asing menjadi salah satu media transfer teknologi dari luar negeri.

Perolehan transfer teknologi diharapkan terjadi dalam kemitraan dengan perusahaan asing. Kehadiran investasi asing juga bisa meningkatkan daya saing dan keunggulan produk domestik.

Baca juga : Kementerian PUPR Siapkan SDM Konstruksi Layang Standar Internasional

Dalam regulasi, perusahaan konstruksi asing wajib memiliki tenaga ahli WNI sebagai penanggung jawab teknik dan penanggung jawab bidang.

Diharapkan dengan penerapan regulasi ini WNI bisa mendapatkan alih teknologi langsung dari tenaga ahli perusahaan asing.

Sementara itu, isu pekerja asing di Indonesia akhir-akhir ini mendapat perhatian publik. Terdapat kekhawatiran publik bahwa membuka kran investasi asing hanya mendorong peningkatan penyerapan Pekerja yang didominasi oleh pekerja asing sementara proses alih teknologi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Hasil Survei Perusahaan Konstruksi Asing 2021 menunjukkan bahwa rata-rata pekerja asing yang dipekerjakan perusahaan konstruksi asing adalah 3 orang WNA per perusahaan.

Angka ini lebih rendah daripada rata-rata pekerja tetap WNI yang dipekerjakan perusahaan konstruksi asing yaitu 4 orang per perusahaan.

Perusahaan konstruksi asing juga lebih banyak mempekerjakan pekerja harian WNI yaitu rata-rata 40 orang pekerja harian dan 20 orang pekerja outsourcing per perusahaan.

Dilihat dari tingkat pendidikan, sebagian besar pekerja tetap (67,07%) pada perusahaan konstruksi asing merupakan lulusan SMA Sederajat, diikuti oleh lulusan perguruan tinggi sebanyak 26,43% dan 6,5% pekerja tetap merupakan lulusan SMP sederajat ke bawah.

Ditinjau dari kepemilikan sertifikasi kompetensi, secara umum 12,5% pekerja perusahaan konstruksi asing memiliki sertifikasi sedangkan 87,5% pekerjanya masih belum memiliki sertifikasi.

Perusahaan konstruksi asing dari negara Italia mempekerjakan pekerja bersertifikasi terbanyak yaitu sebanyak 11,0% pekerjanya bersertifikasi ahli dan 32,9% bersertifikasi terampil.

Pendapatan dan Pengeluaran Perusahaan Konstruksi Asing

Dalam operasionalnya di Indonesia, perusahaan konstruksi asing terbatas untuk terlibat dalam proyek konstruksi yang memenuhi satu atau lebih dari persyaratan berikut ini: proyek konstruksi yang kompleks; beresiko besar; dan/atau berteknologi tinggi.

Regulasi ini banyak mempengaruhi sebaran pendapatan perusahaan konstruksi asing. Pendapatan perusahaan konstruksi terdiri dari nilai konstruksi yang diselesaikan dan pendapatan lainnya.

Pendapatan lainnya diantaranya diperoleh dari pendapatan jasa intelektual seperti hak paten, merk, hak cipta, desain, jasa konsultan, penyewaan lahan/ gedung/ruangan, penyewaan peralatan/ perlengkapan, keuntungan dari penjualan barang dalam bentuk yang sama, pendapatan dari dividen, bunga, klaim asuransi, dan lainlain.

Secara umum, rata-rata nilai konstruksi yang diselesaikan perusahaan konstruksi asing adalah sebesar Rp 1,252 milyar per perusahaan dalam satu tahun.

Rata-rata nilai konstruksi tertinggi diselesaikan oleh perusahaan yang bergerak di konstruksi sipil, yaitu mencapai Rp 1,811 milyar per tahun per perusahaan.

Nilai rata-rata yang relatif besar ini dapat dipahami dikarenakan umumnya pangsa pasar konstruksi asing merupakan proyek infrastruktur pemerintah seperti pelabuhan dan pembangkit tenaga listrik yang tercakup dalam KBLI konstruksi sipil.

Sedangkan pengeluaran perusahaan konstruksi asing merupakan semua komponen biaya kegiatan yang ikut dalam proses kegiatan perusahaan konstruksi asing, ditambah balas jasa dan upah pekerja.

Dalam hal ini komponen pengeluaran usaha konstruksi terdiri dari pemakaian bahan bakar dan pelumas, listrik, bahan/material yang digunakan, dan biaya operasional lainnya.

Kemudian keuntungan dihitung dari selisih antara pendapatan dengan pengeluaran. Berdasarkan hasil SPKA-21, untuk konstruksi gedung rata-rata pendapatan sebesar Rp 696,9 milyar, rata-rata pengeluaran sebesar Rp 546,8 milyar, dan rata-rata persentase keuntungan 28,9%.

Selanjutnya untuk perusahaan konstruksi sipil rata-rata pendapatan sebesar Rp 1.818,7 milyar, rata-rata pengeluaran sebesar Rp 1.309,9 milyar, dan rata-rata keuntungan 32,5%.

Adapun untuk perusahaan konstruksi khusus rata-rata pendapatan sebesar Rp 587,7 milyar, rata-rata pengeluaran sebesar Rp 408,3 milyar, dan ratarata persentase keuntungan 24,47%.

Secara umum, rata-rata pendapatan perusahaan konstruksi asing sebesar Rp 1.303,6 milyar, rata-rata pengeluaran perusahaan konstruksi asing sebesar Rp 944,8 milyar, dan rata-rata persentase keuntungan 29,9%.

Kendala Perusahaan Konstruksi Asing

Indikator kendala perusahaan konstruksi asing merupakan gambaran permasalahan yang dihadapi perusahaan konstruksi asing dalam menjalankan binisnya.

Adapun indikator kendala usaha yang diamati adalah akses kredit, suku bunga pinjaman/kredit, kenaikan harga bahan bangunan/material dan komponen lainnya, penurunan permintaan, persaingan usaha, kesulitan pasokan bahan bangunan/material dan komponen lainnya, sumber daya manusia yang terampil/ahli, birokrasi administrasi, politik dan keamanan, dan kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

Penutup

Pemerataan pembangunan untuk semua sektor juga didukung oleh sektor konstruksi antara lain ketahanan pangan di tiap daerah, pemenuhan kebutuhan listrik dan energi nasional, peningkatan sarana pendidikan dan kesehatan, akses jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa, dan peningkatan daya tarik pariwisata.

Saat ini, pemerintah berfokus pada meningkatkan investasi, baik investasi publik maupun swasta, guna menaikkan ekspansi ekonomi Indonesia. Khususnya investasi di bidang infrastruktur dalam rangka meningkatkan konektivitas di seluruh nusantara. Pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi salah satu faktor meningkatnya peran sektor konstruksi terhadap perekonomian Indonesia.

Baca juga : Infrastruktur Jalan dan Kemiskinan di Singajaya Jadi Perhatian Pemkab Garut

Kontribusi konstruksi dalam perekonomian Indonesia berada pada urutan keempat, 10,48 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Peran sektor konstruksi berkaitan erat dengan penyerapan tenaga kerja, penanaman modal, jumlah proyek infrastruktur dan bangunan, hubungan timbal balik dengan sektor-sektor pendukung, bahkan menjadi fasilitator dalam pergerakan dan pertumbuhan barang dan jasa.