Kemenkumham NTB menyelenggarakan Rapat Koordinasi

0
52

(Vibizmedia – NTB) ntb.kemenkumham.go.id – Bangun sinergitas dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) se-Nusa Tenggara Barat (NTB), Kanwil Kemenkumham NTB menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) pada Senin (19/09) bertempat di Senggigi, Lombok Barat.

Bertemakan “SINERGITAS PPNS DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI DAERAH”, kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB (Kakanwil Kemenkumham NTB), Romi Yudianto. Dalam sambutannya Romi menyampaikan pentingnya PPNS untuk duduk bersama dan menyamakan persepsi antar sesama penyidik.

“Melalui kegiatan ini diharapkan akan dapat menghasilkan persamaan persepsi, selalu semangat dan memiliki motivasi yang tinggi agar nantinya para peserta menjadi tenaga PPNS yang memiliki kompetensi dan menjadi penegak hukum yang mengedepankan profesionalitas dalam melakukan penyidikan,” sebut Romi.

Pada dasarnya, setiap penyidikan harus mengacu pada ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan dalam melaksanakan kewenangannya, PPNS dalam bidang apapun harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian. Untuk mengatur kewenangan PPNS diterbitkanlah Perkapolri No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Adapun kewenangan dari Pejabat PPNS ini antara lain menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang tertentu agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. Dengan memperhatikan ruang lingkup wewenang diatas tidak dapat disangkal lagi bahwa proses penyidikan sejatinya bukan proses yang sederhana, karena itu tidak setiap institusi dapat melaksanakannya. Apalagi hanya dilakukan oleh institusi yang tugas pokok sejatinya bukan sebagai penyidik karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kesalahan prosedural yang berpotensi menyebabkan pelanggaran Hak Asasi Manusia seseorang.

Rakor ini diikuti PPNS dari berbagai instansi di NTB seperti Satpol PP, Bea cukai, BPOM, Imigrasi, Dinas Perhubungan, BKSDA NTB, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Balai Monitor Spectrum Frekuensi Radio, Dinas Pekerjaan Umum, dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Rakor PPNS ini juga menghadirkan sejumlah narasumber yang berasal dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dan dari Kepolisian Daerah Provinsi NTB.

Sumber :Humas Kanwil Kmenekumham NTB