TIMPORA Bersinergi, Siap Awasi Pergerakan Orang Asing di NTB

0
64

(Vibizmedia – NTB) ntb.kemenkumham.go.id – Perkuat sinergi antar instansi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), Kantor Wilayah Kemenkumham NTB menggelar Rapat Koordinasi Timpora Tingkat Wilayah Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Utara pada Selasa (20/09) di Mataram.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, Romi Yudianto, dalam sambutan pembukaannya, mengatakan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 banyak menarik investor asing yang membawa pengaruh positif dan negatif. Untuk meminimalisir pengaruh negatif seperti permasalahan keimigrasian, masuknya ideologi yang tidak sesuai serta peningkatan kejahatan, perlu adanya peningkatan pengawasan.

“Harus ada peningkatan dan kesiapan seluruh pihak. Baik aparatur pemerintah maupun masyarakat umum. Salah satu cara meminimalisir pengaruh negatif ini yaitu penegakan hukum di bidang keimigrasian,” ucapnya saat membuka acara.

Romi merujuk pada UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya pada pasal 69 ayat (1), mengamanatkan agar pengawasan orang asing dilakukan secara terkoordinir melalui pembentukan TIMPORA baik di pusat maupun daerah.

“Pembentukan TIMPORA ini diharapkan dapat meningkatkan sinergitas terkait pengawasan orang asing. Sinergitas ini akan tercapai apabila masing-masing instansi aktif mengambil peran dalam mengawasi orang asing,” lanjutnya.

Pengawasan orang asing bukan hanya persoalan keimigrasian semata, akan tetapi juga telah menjadi persoalan sosial dan politik dalam kehidupan masyarakat. Pengawasan terkait keberadaan dan kegiatan WNA tentunya tidak hanya berkaitan dengan potensi kerawanan pelanggaran hukum tapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum atas hak WNA untuk tinggal dan berkegiatan sesuai batasan yang telah dijamin undang-undang.

“Saya harap, rapat ini dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi serta sinergitas dalam melaksanakan pengawasan orang asing di NTB, sehingga apapun pelanggaran yang dilakukan WNA bisa terdeteksi dengan baik dan penegakan hukum bisa dilakukan sesuai tugas dan fungsi masing-masing instansi,”┬átutup┬áRomi.

Sumber : Humas Kanwil Kemenkumham NTB