Dhahana Putra Berikan Penguatan Pada JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum Kemenkumham Kalbar

0
52

(Vibizmedia – Kalbar) Pontianak – Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/Kep/M.Pan/12/2000 Tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dan Angka Kreditnya, Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah jabatan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrument hukum lainnya pada Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah.

Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Dr. Dhahana Putra, Bc.IP, S.H., M.Si, setelah sebelumnya menjadi narasumber kegiatan Dialog Publik RUU KUHP yang dilaksanakan di Hotel Mercure Pontianak, berkesempatan memberikan Penguatan Tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat pada Selasa (20/9).

Digelar di Aula Kanwil Kemenkumham Kalbar, kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Dr. Drs. Karjono, S.H., M.Hum., Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Dr. Harniati, S.H., LLM., Kepala Divisi Administrasi Dwi Harnanto, S.P., M.Si., Kepala Divisi Pemasyarakatan Ika Yusanti, Bc.IP., S.H., M.Si., serta seluruh ASN Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum yang ada di Kanwil Kemenkumham Kalbar.

Mengawali arahannya, Dhahana Putra menyampaikan bahwa kedatangannya kali ini guna mengetahui tentang kinerja dan pembinaan JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan mengingat telah berubahnya ORTA (Organisasi dan Tata Kerja) pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan baik dari segi paradigma dan juga etos kerja.

“Awalnya Perancang itu suatu jabatan fungsional yang memang menjanjikan, tapi setelah kami dalami ternyata banyak hal-hal yang memang mengejutkan, dimana ada yang 7 hingga 8 tahun tidak naik pangkat. Begitu kami dalami ternyata ada suatu persoalan dari segi mekanisme perolehan angka kredit,” ungkap Dhahana.

“Untuk itu, (menyangkut perubahan ORTA) pada tahun ini para pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan di Ditjen PP lebih semangat dan juga bahkan ada permintaan dari Kementerian Keuangan untuk meminta tenaga perancang di Ditjen PP karena melihat kinerjanya itu sudah luar biasa. Dan itu tidak semerta-merta hanya dari Kemenkeu, tapi juga di Lembaga-lembaga yang lain. Hal ini saya harapkan bahwa di Kanwil juga sama, jadi perancang di Kanwil itu sesuatu jabatan atau predikat yang selalu dinanti-nantikan oleh mitra kerjanya baik Pemda maupun dari Dinas lainnya,” ujarnya lebih lanjut.

Dhahana menjelaskan bahwa hal ini bisa dilakukan dengan catatan adalah pertama, ada Spirit of the Korps, ada semangat, kebanggaan dan kecintaan sebagai perancang. Kedua, dalam hal ini tidak hanya perancang, tetapi juga ada Analis Hukum yang juga bisa dilibatkan dalam konteks menentukan suatu produk hukum baik ditingkat nasional maupun daerah. Untuk itu bagi yang telah memilih jabatan fungsional baik perancang maupun analis hukum sebagai jenjang karier harus terus bersungguh-sungguh dan meningkatkan kompetensinya.

Selain itu, telah dilakukan perubahan dari segi penilaian angka kredit yang sebelumnya melalui Ditjen PP, kini diserahkan sepenuhnya kepada Kanwil, sehingga berapapun yang diusulkan dari Kanwil, itulah yang disetujui oleh Ditjen PP dengan catatan adanya akuntabilitas serta adanya surat dari Kanwil yang menjelaskan bahwa usulan itu benar adanya baik dokumen maupun capaian, sehingga apabila ada suatu persoalan maka akan dilakukan peninjauan kembali atas usulan tersebut. Hal ini sebagai suatu respon terhadap masalah sulitnya mendapatkan penetapan angka kredit.

“Kami juga membangun system aplikasi e-Perancangan. Ini diciptakan untuk mempermudah pengumpulan dokumen menuju paperless, sehingga tidak butuh dokumen tebel-tebalan. Dokumen pelengkap angka kredit tinggal upload saja ke aplikasi. Kami juga membuat Desk Perancangan yang menyasar terhadap permasalahan baik substansi maupun juga dalam praktek pembinaan. Jadi bagi yang mungkin merasa kesulitan pada saat proses administrasi, dapat menanyakan langsung melalui Desk Perancangan ini yang dibuat dengan tujuan untuk membantu dalam hal melaksanakan fungsi sebagai perancang. Kami harapkan perancang jadi lebih sinergik, lebih mantap, lebih confidence, lebih semangat, karena diberikan tugas untuk mempresentasikan suatu produk hukum,” tandasnya.

Selanjutnya, Wakil Kepala BPIP Dr. Drs. Karjono, S.H., M.Hum., juga berkesempatan memberikan motivasi dan semangat kepada para pejabat fungsional baik Perancang Peraturan Perundang-undangan maupun Analis Hukum. “Sebagai seorang perancang, lebih baik ngomong kencang salah daripada diam tapi betul. Dan juga silahkan ngomong yang kencang, cepat dan menguasai materi,” pesan Karjono.

Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya-jawab seputar permasalahan yang dihadapi oleh para pejabat fungsional baik dari segi teknis, substantif maupun administratif selama menjalani tugas pokok dan fungsinya sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan maupun Analis Hukum. (nar/ft : eth_)

Sumber : Humas Kanwil kemenkumham Kalbar