Menkeu: Akuntabilitas Penggunaan APBN dan APBD oleh K/L dan Pemda Makin Bagus

0
51
Menkeu Sri Mulyani (Foto: Kemenkeu)

(Vibizmedia – Economy & Business) Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi akuntabilitas penggunaan APBN maupun APBD yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Hal ini tampak dari makin meningkatnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan 2021 yang diperoleh dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), meski saat itu pengelolaan keuangan negara dihadapkan pada situasi pandemi COVID-19.

“Kita telah mencatat makin banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP. Kalau untuk daerah adalah 92,25 persen, naik dari tahun sebelumnya yang 89,7 persen atau 500 pemerintah daerah mendapatkan WTP, dan untuk yang pusat 83 dari 87 LKKL mendapatkan WTP. Ini bukan suatu pencapaian yang biasa,” ungkap Menkeu pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022, Kamis (22/09).

Menkeu mengatakan sangat senang instansi-instansi yang memegang peranan penting tetap mengedepankan akuntabilitas. Hal ini dikarenakan APBN dan APBD menjadi andalan utama menangani persoalan tersebut. Banyak terjadi penyesuaian di dalam anggaran yang harus dilakukan secara cepat sehingga APBN dan APBD mampu menjadi instrumen yang luar biasa, countercyclical, dan melindungi masyarakat.

Dengan adanya akuntabilitas yang baik dan kerja sama antara instansi pemerintah, menggambarkan bahwa Indonesia bersama-sama melihat ancaman dengan meresponnya secara bertanggung jawab.

Berdasarkan output dan outcome, Menkeu mengatakan bahwa terdapat tiga prestasi yang diperoleh Indonesia.

“Pertama, negara yang dianggap relatif sangat baik dalam penanganan COVID. Itu luar biasa dari Presiden Jokowi sampai seluruh menteri dan pimpinan daerah, kepala daerah, menteri dan lembaga, yang luar biasa menangani covid untuk negara sebesar kita, geografis yang rumit dan Indonesia termasuk yang relatif baik,” jelas Menkeu.

Kedua, Indonesia termasuk dari sedikit negara yang pada tahun 2021 keadaan ekonominya membaik. Hal ini karena GDP Indonesia melewati GDP masa prepandemi yaitu 2019.

Ketiga yakni penggunaan instrumen yang relatif prudent, ditunjukkan dengan tambahan utang negara yang relatif sangat modes dibandingkan negara lain. Menkeu mengatakan, banyak negara lain yang defisitnya 10-15 persen dengan ekonomi yang belum pulih, sementara defisit Indonesia 2020 di 6 persen, kemudian turun ke 4,7 persen di tahun 2021.

“Itu artinya kita menggunakan instrumen keuangan negara dan keuangan daerah secara hati-hati, proper, dan bertanggung jawab. Ujungnya terlihat di dalam prestasi hari ini oleh BPK, banyak sekali kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP dalam suasana tantangan yang luar biasa,” pungkas Menkeu.