Supervisi Demi Hasilkan Dokumen RKA-K/L Kemenkumham TA. 2023 Yang Efektif Dan Berkualitas

0
63

(Vibizmedia – Kalbar) Pontianak – Supervisi RKAK/L Pagu Anggaran merupakan bagian dari proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan dengan melakukan verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran. Kantor Wilayah, melalui Divisi Administrasi dengan didampingi oleh Unit Eselon I Biro Perencanaan berperan aktif melakukan koordinasi dengan satuan kerja dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, mulai dari pagu indikatif, pagu anggaran hingga pagu alokasi anggaran.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Subbag Program dan Pelaporan, Iwan Pramori selaku Ketua Panitia saat membacakan laporannya dalam pembukaan kegiatan Supervisi RKA-K/L Pagu Anggaran Tahun 2023 Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat yang digelar di Ruang Pertemuan Hotel Maestro Kota Baru, Pontianak pada Rabu (21/9).

“Hasil yang diharapkan dari kegiatan Supervisi RKAK/L Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Kalimantan Barat ini yaitu menghasilkan dokumen berupa usulan Program Prioritas dengan memperhatikan kebutuhan riil melalui analisis kondisi obyektif satuan kerja masing-masing, kesesuaian postur, mempertimbangkan perkiraan penambahan pegawai dan kebutuhan prioritas yang harus dipenuhi yang bertujuan agar mendukung peningkatan pelayanan masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja,” ungkapnya lebih lanjut.

Pada pembukaan kegiatan ini, tampak hadir Kepala Divisi Administrasi Dwi Harnanto mewakili Kakanwil Kemenkumham Kalbar, Analis Anggaran Ahli Muda Subkoordinator PPA II Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI Aditya Rachman Suryapratama, para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Keimigrasian se-Kota Pontianak, serta JFU dan JFT di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat yang bertugas sebagai operator RKA-K/L.

Dalam membacakan sambutan Kakanwil Kemenkumham sekaligus membuka secara resmi kegiatan, Kepala Divisi Administrasi Dwi Harnanto menyampaikan bahwa sebagai Aparatur Kementerian Hukum dan HAM terus dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat baik di lingkungan Kantor Wilayah maupun di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Keimigrasian sebagaimana harus diimbangi dengan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana yang memadai. Penerapan restrukturisasi program dan kegiatan menuntut aparatur kementerian hukum dan ham untuk dapat menunjukan kepada masyarakat bahwa seluruh kegiatan yang akan dilakukan harus jelas, pembiayaannya terukur dan berorientasi pada hasil (outcome).

“Dengan adanya review dan analisis serta supervisi Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2023, diharapkan mampu mendeteksi tingkat kesalahan dalam penyusunan anggaran dan menghindari terjadinya revisi anggaran yang berulang–ulang, sehingga penyusunan anggaran dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat menjadi lebih baik untuk dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja Kementerian Hukum dan HAM. Tentunya sesuai dengan penyusunan RKA-K/L harus sesuai dengan kelayakan anggaran, kepatuhan dan penerapan kaidah-kaidah perencanaan anggaran, kelengkapan dokumen pendukung dan rincian anggaran yang digunakan sehingga terwujud perencanaan anggaran berbasis kinerja,” ujar Dwi Harnanto.

Ia menambahkan bahwa kegiatan Analisis dan Supervisi Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2023 ini juga diharapkan dapat menjadi wahana refleksi dan evaluasi serta tindak lanjut penelitian Pagu Anggaran Satuan Kerja TA. 2023 yang sebelumnya telah dilaksanakan terhadap perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat. Disamping itu, diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai masalah (problema) didalam penyusunan RKA-K/L, disbursement planprocurement plan dan kalender kerja serta merumuskan usulan prioritas yang diusulkan dalam RKA-K/L. Dengan demikian, dapat terwujud pemantapan penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja serta memberikan pemahaman proses penyusunan anggaran secara utuh.

Sementara itu, Analis Anggaran Ahli Muda Subkoordinator PPA II Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, Aditya Rachman Suryapratama menerangkan bahwa kedatangannya beserta tim dari Biro Perencanaan dimaksudnya untuk memberikan pendampingan dan supervisi kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalbar dalam penyusunan RKA-K/L-nya, sehingga diharapkan dapat menghasilkan menghasilkan dokumen RKA-K/L di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2023 yang efektif dan berkualitas.

Untuk mencapai hal tersebut, tim dari Biroren memberikan pendampingan dan supervisi Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja TA. 2023 pada seluruh Program di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalbar, melakukan verifikasi kesesuaian Pagu dalam dokumen RKA-K/L dengan Pagu Anggaran yang ditetapkan, kesesuaian sumber dana dalam dokumen RKA-K/L dengan sumber dana yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran, melakukan verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran termasuk dokumen pendukung seperti RKA-K/L, KAK, RAB dan dokumen lainnya (melakukan checklist data pendukung RKA-K/L) serta melakukan verifikasi Krisna dengan RKA-K/L yang disusun.

Selain dari Biroren, hadir juga tim dari P2L Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta P2L Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) turut melakukan supervisi dan pendampingan terhadap Satuan Kerja yang diampunya. (nar/ft : eth_)

Sumber : Humas Kanwil Kemenkumham Kalbar