Kanwil Kemenkumham Sulteng Ikuti Penutupan Rangkaian Kegiatan MIPC 2022

0
66

(Vibizmedia – Sulteng) PALU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) pada hari ini, Jumat (23/9), mengikuti penutupan rangkaian kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic (MIPC) 2022 pada 33 Provinsi di seluruh Indonesia, bertempat di Aula Kebangsaan.

Kegiatan yang dilakukan secara hybrid dan berpusat di Palembang ini, dihadiri oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Herlina beserta jajaran Sub Bidang Kekayaan Intelektual.

Mengawali kegiatan, seluruh hadirin disambut dengan tari kreasi dan dilanjutkan dengan video pelaksanaan MIPC yang telah dilaksanakan selama 9 bulan, dari bulan Januari hingga Agustus tahun 2022.

MIPC merupakan langkah memberikan edukasi dan juga layanan penyebaran informasi tentang pentingnya perlindungan KI kepada publik yang diharpakan dapat mendorong masyarakat mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki. Selain itu MIPC juga merupakan wujud sinergi antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan Kanwil Kemenkumham, Pemda, dan stakeholder KI di daerah yang akan menjadi solusi untuk meningkatkan kulaitas dan kuantitas Ki serta menggali KI yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, MIPC telah menjangkau 33 provinsi dalam 37 kegiatan dan telah memberikan manfaat ke lebih dari 9447 orang. Program ini diselenggarakan di berbagai ruang publik, seperti pusat perbelanjaan, festival musik, museum hingga co-working space, karena DJKI ingin lebih dekat lagi dengan para pemilik KI, yaitu UMKN, inventor, dan para pelaku ekonomi kreatif.

MIPC telah menstimulus 20 tempat pelayanan KI baru yang dapat ditemui di mall pelayanan publik, perguruan tinggi, bahkan instansi pemerintah yang siap melayanai permoionan KI setiap harinya serta memberikan dampak positif terhadap kenaikan permohonan KI dari dalam negeri pada tahun 2022.

Setelah berjalan program MIPC pada bulan Januari hingga Agustus 2022, telah masuk sebanyak 123.710 permohonan KI ke DJKI. Angka tersebut jauh meningkat 33% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya terdapat 93.134 permohonan. Selain itu, selama pelaksanaan MIPC sebanyak 410 KI Komunal telah diinventarisasi dan terdapat 141 perjanjian kerja sama dengan pemerintah dan stakeholder KI untuk meningkankan perlindungan KI di daerah.

Kedepan Program ini akan terus berlanjut, karena DJKI ingin menyentuh lebih banyak daerah yang selama ini belum terjangkau dan masih banyak menyimpan potensi KI, sehingga makin banyak karya anak bangsa yang terlindungi.

Sumber : (Humas Kanwil Kemenkumham Sulteng)