Kakanwil Ikuti Sosialisasi Dialog Publik RUU KUHP

0
95

(Vibizmedia – Sumbar) Padang – Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) merupakan rancangan undang-undang yang disusun dengan tujuan untuk memperbaharui KUHP yang berasal dari Wetboek van Straftrecht, serta penyesuaiannya dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.

Berangkat dari itu, Biro Hukum & Hubungan Luar Negeri Kejaksaan RI yang bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat menggelar Dialog Publik RUU KUHP di Hotel Truntum Padang, Selasa (27/09).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, R. Andika Dwi Prasetya turut hadir mengikuti sosialisasi bertajuk Dialog Publik tersebut bersama Aparat Penegak Hukum, Perguruan Tinggi, LKAAM dan Praktisi Hukum di Sumatera Barat.

Dengan menghadirkan tokoh-tokoh ternama yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mohammad Mahfud Mahmodin dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Fadil Zumhana dengan narasumber Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo, Indriyanto Seno Adji Guru Besar Universitas  Krisnadwipayana, dan Akademisi Universitas Indonesia, Surastini Fitriasih. 

Hukum adalah cerminan dari kehidupan masyarakat, perubahan hukum akan berubah kalau situasi sosialnya juga berubah, maka dalam proses sejarah yang panjang KUHP harus kita buat sebagai karya anak bangsa, menjadi hukum yang sesuai kebutuhan masyarakat dan melayani masyarakat Indonesia,” buka Menko Polhukam dalam Dialog Publik secara daring. 

Dalam sambutannya, Mahfud MD menyampaikan, akan ada penjelasan-penjelasan mengenai RUU KUHP dalam Dialog Publik kali ini disampaikan oleh narasumber sekaligus Tim Perumus RUU KUHP nantinya. 

Guru Besar FH UI Harkristuti Harkrisnowo, menyampaikan beberapa hal terkait isi dan wawasan peserta mengenai RUU KUHP mulai dari 5 misi RUU KUHP dan pembaruannya hingga jenis pidana yang diatur dalam RUU KUHP tersebut.

Sekiranya ada 17 keunggulan RUU KUHP sebagai Hukum Pidana & Sistem Pemidanaan Modern yang disampaikan oleh Surastini Fitriasih dalam Dialog Publik siang ini. Ia menyampaikan, mulai dari RUU KUHP yang bertitik tolak pada asas keseimbangan, Rekodifikasi Hukum Pidana yang terbuka dan terbatas hingga mengatur pertanggungjawaban mutlak dan pertanggungjawaban pengganti.

Sumber : (Humas Kemenkumham Sumbar)