Kanwil Kemenkumham NTB Hadiri FGD Penyusunan Raperda Kabupaten Lombok Tengah

0
86

(Vibizmedia – Ntb) ntb.kemenkumham.go.id – Perkuat sinergitas dan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, yang diwakili Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya sekaligus sebagai Tim Penyusun Raperda, menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Raperda Kab. Lombok Tengah tentang Pemberdayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, pada Senin (26/9) bertempat di Ballroom Kantor Bupati Lombok Tengah.

Hadir dalam kegiatan ini sebagai peserta FGD yaitu para pengurus/perwakilan Ormas dan Lembaga/insan Pers (media massa) di Kab. Lombok Tengah, sedangkan sebagai Narasumber yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah, L. Firman Wijaya, Sofwan selaku Akademisi dari Universitas Mataram, dan Suyanto Edi Wibowo Perancang PUU Ahli Madya sekaligus sebagai Tim Penyusun Raperda. Adapun tujuan kegiatan FGD adalah untuk menggali berbagai permasalahan, saran/masukan dari Ormas terhadap Raperda yang sedang disusun sebagai solusi terhadap permasalahan Ormas dan kebutuhan hukum masyarakat.

Sekda dalam paparanya menyampaikan bahwa di Lombok Tengah terdapat sekitar 230 Ormas dan dari jumlah tersebut hanya sekitar 40 yang merupakan Ormas terdaftar dan/atau berbadan hukum (berbentuk Yayasan atau perkumpulan). Oleh karena itu, pembentukan Ormas sebagai perwujudan hak asasi manusia untuk berserikat dan berkumpul yang dilindungi UUD Negara Tahun 1945, harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara guna berpartisipasi dalam pembangunan, sehingga perlu diberdayakan.

Selanjutnya Suyanto dalam kegiatan ini menjelaskan, bahwa Raperda ini merupakan penjabaran dari kewenangan pemerintah daerah kabupaten sebagaimana diatur dalam UU Ormas (Pasal 40 dan Pasal 53 UU 17/2013 sebagaimana diubah dengan UU 16/2017). Adapun tujuan Raperda ini selain untuk meningkatkan partisipasi Ormas dalam pembangunan, juga untuk meningkatkan kinerja dan kemandirian Ormas, serta melakukan pembinaan dan pengawasan guna meningkatkan akuntabilitas dan menjamin kegiatan/aktivitas Ormas telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai ketentuan UU.

Esensi Raperda ini juga ditujukan untuk mendorong Ormas yang tidak terdaftar atau berbadan hukum, agar dapat melakukan pendaftaran sehingga tercatat dalam administrasi pemerintahan dan memperoleh SKT oleh Kemendagri, atau terhadap Ormas berbadan hukum agar melakukan pengesahan badan hukum ke Kemenkumham. Hal ini karena sesuai kewenangan daerah, Ormas yang berhak mendapatkan pemberdayaan dan bantuan/hibah dari pemerintah daerah adalah Ormas berbadan hukum dan/atau Ormas terdaftar.

Kegiatan FGD yang diselenggarakan oleh Bakesbangpol Lombok Tengah ini mendapatkan apresiasi, antusias, dan saran/masukan yang konstruktif dari unsur Ormas dan media guna meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan serta pemberdayaan masyarakat sebagai mitra pemerintah daerah, dengan tidak mengesampingkan fungsi pengawasan terhadap Ormas agar kegiatan dan aktivitas Ormas tetap dalam koridor UU.

Sumber : Humas Kanwil Kemenkumham Ntb