Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi atas Raperda Kabupaten Bengkayang

0
94

(Vibizmedia РKalbar ) Pontianak РKepala Bidang Hukum Edy Gunawan didampingi oleh Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Dini Nursilawati memipin rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Kabupaten Layak Anak dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Kelembagaan Masyarakat Adat yang dilaksanakna di Ruang Rpaat Kakanwil, Rabu (28/09).

Rapat dimulai dengan memberi kesempatan kepada para peserta rapat untuk menyampaikan masukkan terlebih dahulu, kemudian analisa data disampaikan oleh Perancang PUU, kemudian dilanjutkan dengan memaparkan konsep pengharmonisasian, Pembahasan pasal demi pasal oleh Tim Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, Rapat dilanjutkan dengan Penyampaian masukan atau tanggapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah. Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan salah satu sumber daya manusia yang memiliki potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa.

Potensi anak akan dapat berkembang apabila berada dalam situasi dan kondisi yang kondusif. Pengembangan Kabupaten Layak Anak merupakan upaya untuk menjamin terpenuhinya hak anak secara sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Agar perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dapat terwujud dengan baik di Kabupaten Bengkayang maka diperlukan upaya sungguh-sungguh yang terintegrasi dan sistematis, untuk itu pengembangan Kabupaten Layak Anak merupakan pilihan yang terbaik. Dukungan regulasi berupa peraturan daerah yang khusus mengatur tentang pengembangan Kabupaten Layak Anak menjadi hal yang sangat diperlukan.

Dalam pelaksanaannya, hukum adat merupakan sumber hukum dan masih diakui sebagai hukum positif di Indonesia, dikarenakan hukum adat dianggap sakral dan merupakan cerminan dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dan diterapkan sebagai aturan hukum bermasyarakat di suatu daerah atau tempat. Oleh karena itu hukum adat atau aturan lain yang dianggap sah (legal) tidak boleh luput dari asas-asas hukum, yaitu asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas keadilan.

Disamping itu hukum adat mengutamakan perdamaian, mengusahakan kerukunan dan setiap sengketa dan segala bentuk perselisihan selalu diupayakan untuk berdamai, karena tujuan utama pelaksanaan hukum adat adalah mengembalikan keseimbangan kosmis sebagai akibat pelanggaran terhadap aturan adat tersebut. Adapun pelaksanaan hukum adat tersebut dilaksanakan oleh lembaga adat yang juga merupakan organisasi terdepan dalam proses penyelenggaraan adat istiadat secara umum.

Lembaga Adat juga dikenal secara terstruktur selain melaksanakan tradisi adat atau budaya misalnya perkawinan, sunatan, dan lain sebagainya juga mampu mengurusi persoalan-persoalan dalam masyarakat, seperti mengurusi kasus pencurian, perselingkuhan dan sebagainya.

Berdasarkan pembahasan analisis peraturan perundang-undangan terkait diatas disimpulkan bahwa :
1. Raperda Kabupaten Layak Anak masih mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Disarankan agar subtansi dalam Raperda ini disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak karena sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 menyebutkan bahwa pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

2. Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada dasarnya berwenang untuk mengatur kelembagaan adat, namun pengaturan tersebut seharusnya diatur dalam Peraturan Bupati. Dengan demikian substansi (materi muatan) Raperda ini seharusnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Substansi (materi muatan) Raperda ini dapat diatur dalam Perda dengan mengubah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 yakni menambahkan pokok-pokok substansi (materi muatan) Raperda ini untuk selanjutnya diatur lebih lanjut (didelegasikan) dalam Peraturan Bupati.

Rapat dihadiri oleh Perwakilan Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat Nuryana, Perwakilan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nabella Anisa, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Hamdani, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Mulyadi, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Bengkayang beserta Anggota Timotius Jono, Yahuda, Riadi, Rudi Hartono, Antonius, Anwar Alamsyah, Kristina Dewi

Perwakilan Setda Biro Hukum Provinsi Kalimantan Barat Abdurrachman dan Anisa Nabela, Perwakilan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat Erwin Sitorus, Perwakilan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang Halty dan Astary, Perwakilan Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan, Iis Sulaiha, Ruth Retnowati A. S., Achmad Yusuf, Drajad F. Bintara, Erna Rahayu, Ferdian Sinaga, Cecilia V. Simanjuntak, Delly Fanayitsha, Mus Artodiharjo dan Fahri Taufani.