Pentingnya Kolaborasi Pentahelix dalam Pembangunan Permukiman dan Perumahan Perkotaan Menuju Nol Kumuh

0
183
Press Briefing Peringatan HHD-HKD di Kementerian PUPR, Senin, 3 Oktober 2022 (Foto: Kementerian PUPR)

(Vibizmedia -Jakarta) Dalam rangka memperingati Hari Habitat Dunia (HHD) dan Hari Kota Dunia (HKD) tahun 2022,   Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya melakukan serangkaian kegiatan sebagai komitmen dalam pembangunan perkotaan dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.

“Kolaborasi Pentahelix dalam Pembangunan Permukiman dan Perumahan Perkotaan menuju Nol Kumuh” adalah tema Nasional HHD-HKD tahun ini dan diharapkan dapat mendorong kolaborasi serta keterlibatan aktif berbagai stakeholders untuk melakukan penanganan kawasan kumuh, pengelolaan persampahan, air limbah domestik, dan penyediaan air minum.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan, peringatan HHD-HKD bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan partisipasi dari berbagai pihak dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan inklusif, tanpa meninggalkan satu wilayah pun. Artinya semua harus ditangani, terjangkau, dan dapat diakses oleh semua orang sesuai dengan komitmen Indonesia dalam Sustainable Development Goals (SDGs).

Kolaborasi Multi Sektor dan Multi Aktor Sangat Diperlukan 

Dalam acara Press Briefing Peringatan HHD-HKD di Kementerian PUPR, Senin (3/10/2022), Dirjen Diana menyatakan, pembangunan perkotaan di Indonesia masih banyak dihadapkan pada tantangan-tantangan yang banyak tentang kemiskinan dan kekumuhan. Satu dari 10 penduduk Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Untuk itu, kolaborasi dari multi sektor dan multi aktor sangat perlu dilakukan untuk mewujudkan permukiman dan perkotaan Indonesia lebih baik.

Kementerian PUPR terus berupaya dalam penanganan permukiman kumuh dan penyediaan sarana prasarana dasar air bersih, sanitasi, persampahan, serta rumah layak huni dengan dukungan kolaborasi beragam stakeholder yang mewakili unsur pentahelix, yakni Pemerintah pusat, provinsi, kota/ kabupaten, swasta, media, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat.

Secara nasional, penanganan kawasan kumuh yang dilakukan Kementerian PUPR selama 2020-2022 telah mencapai 7,257 hektare atau telah melebihi target sebesar 5,830 hektare. Selanjutnya hingga 2024, ditargetkan penanganan kawasan kumuh dapat mencapai 10.000 hektare sehingga menyisakan sekitar 2,743 hektare kawasan kumuh untuk ditangani.

Target Nihil Untuk Permukiman Kumuh di 2024

Staf Khusus Presiden RI di Bidang Inovasi sekaligus Duta Pembangunan Berkelanjutan Billy Mambrasar mengatakan bahwa berdasarkan arahan Presiden yang tertuang pada Inpres No 4 Tahun 2020 terkait Pengurangan Kemiskinan Ekstrem, di mana yang targetnya saat ini 4% harus menjadi nihil di tahun 2024, termasuk target nihil untuk permukiman kumuh.

Billy menjelaskan, karena itulah dalam pekerjaan pihaknya melakukan sosialisasi SDGs dan telah banyak best practices, di mana ternyata untuk mencapai goals no 11, yaitu Sustainable Cities and Communities hanya dapat dicapai apabila terjadi kolaborasi yang efektif antara semua pihak.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memaksimalkan kolaborasi multi sektor dalam mencapai SDGs. Bahkan, tidak hanya kolaborasi Pentahelix saja, tetapi Hexahelix dengan melibatkan peran serta dari generasi muda.

Adapun Puncak Peringatan HHD-HKD di Indonesia pada tahun 2022 diselenggarakan pada minggu ke-4 bulan Oktober 2022 di Jakarta. Rangkaian acara puncak ini terdiri dari  pameran capaian pelaksanaan kolaborasi penanganan kawasan kumuh, Teknologi Tepat Guna (TTG) dan hasil lomba foto, komik strip, dan desain rumah sederhana murah sehat, training/ sosialisasi teknologi tepat guna, lomba mewarnai tingkat taman kanak-kanak, pencanangan rencana penataan kawasan Belawan, serta talkshow dengan tema “Potret inklusivitas dalam kolaborasi penanganan kawasan kumuh dan kemiskinan ekstrem”.

Baca juga:

Terwujudnya Akses Air Minum dan Sanitasi Aman Ditentukan Infrastruktur dan Keterlibatan Masyarakat