Gelar FGD Beri Pemahaman Legalisasi Dokumen Publik Melalui Layanan Apsotille

0
82

(Vibizmedia РJateng) SURABAYA РDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berupaya meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menginisiasi penyederhanaan proses legalisasi dokumen publik melalui layanan Apostille. Untuk mewujudkan hal tersebut, Ditjen AHU bersama Kanwil Kemenkumham Jatim menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Grand Mercure Surabaya, Selasa (4/10).

Kadiv Yankumham Subianta Mandala dalam sambutannya menyampaikan sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Salah satunya dengan menginisiasi penyederhanaan proses legalisasi dokumen publik melalui layanan Apostille,” tuturnya.

Dia juga menambahkan mulai 5 Januari 2021 Indonesia telah resmi menjadi negara anggota Konvensi Apostille. Setelah meratifikasi Convention Abolishing The Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents, Hadirnya layanan apostille ini bukan berarti layanan legalisasi terdahulu dihapuskan.

“Layanan Legalisasi tetap diberlakukan untuk negara di luar anggota konvensi apostille,” urainya.

Pria asli Pulau Dewata ini berharap dengan hadirnya layanan Apostille, proses legalisasi dokumen tidak memerlukan tahapan yang panjang dan rumit. “Namun cukup melalui satu tahapan saja,” tutupnya.

Dalam FGD kali ini turut menghadirkan jajaran APH, Forkopimda, Akademisi, Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Jatim dan perwakilan Penterjemah tersumpah di Kota Surabaya. (aji/ kumhamjatim)

Sumber : Humas Kakanwil Kemenkumham Jateng