Pembulatan Konsepsi Raperda Kabupaten Melawi tentang Penyelenggaraan Perpustakaan

0
82

(Vibizmedia – Kalbar) Pontianak – Kanwil Kalbar menggelar Rapat Fasilitasi Pengharmonisasian, Pemantapan, Pembulatan Konsepsi Raperda Kabupaten Melawi tentang Penyelenggaraan Perpustakaan yang dibuka oleh Dini Nursilawati, selaku Kepala Sub Bidang FPPHD Kantor Wilayah Kemenyerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat., Rabu (05/10). Selanjutnya penyampaian urgensi dari pembentukan rancangan peraturan daerah kabupaten melawi terkait penyelenggaraan perpustakaan oleh Berry perwakilan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah dan seluruh perwakilan Instansi yang hadir. Setelah itu dilanjutkan dengan penyampaian Analisa Data Awal terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi tentang Penyelenggaraan Kearsipan oleh Agus Subiyantoro yang kemudian akan dibahas pasal per pasal yang oleh Perancang PUU Madya, Iis Sulaiha.

Penyelenggaraan urusan bidang perpustakaan merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Melawi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang mennetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan perpustakaan daerah. Perpustakaan merupakan sistem informasi yang di dalamnya terdapat aktivitas pengumpulan, pengolahan, pengawetan, pelestarian dan penyajian serta penyebaran informasi. Perpustakaan sebagaimana yang ada dan berkembang sekarang telah dipergunakan sebagai salah satu pusat informasi, sumber ilmu pengetahuan, penelitian, rekreasi, pelestarian khasanah budaya bangsa, serta memberikan berbagai layanan jasa lainnya.

Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa perpustakaan merupakan tempat tumpukan buku tanpa mengetahui pasti ciri dan fungsi perpustakaan. Ada beberapa ciri yang perlu diketahui oleh masyarakat diantaranya adalah tersedianya koleksi, sarana prasarana, pustakawan dan pengunjung serta adanya suatu unit kerja. Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi tingkat perkembangan perpustakaan, berdasarkan jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan tersebut.

Perpustakaan merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perpustakaan antara lain adalah menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing; mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing; dan mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan.

Dalam Raperda ini masih terdapat beberapa hal yang harus disesuaikan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenttang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Rapat ini dihadiri oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalbar Rufini dan Welasati, Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Melawi, Nining Yuliati (via zoom), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Setda Kabupaten Melawi (via Zoom), Bagian Hukum Setda Kabupaten Melawi (via Zoom), Perancang Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Provinsi Kalimantan Barat Tiopan Siahaan, Analis Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalbar Ary Widya Anitasari dan Devy Wijayanti, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalbar, Iis Sulaiha, Ferdian Sinaga, Agus Subiyantoro, Tri Wibowo dan Fahri Taufani.

Sumber : Humas Kanwil Kemenkumham Kalbar