Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM NTB Dikukuhkan dan Satker Kemenkumham NTB Deklarasikan P2HAM

0
84

(Vibizmedia – Ntb)tb.kemenkumham.go.id – Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM), Mualimin Abdi, secara resmi mengukuhkan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM dirangkaikan dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, Romi Yudianto, yang mendeklarasikan Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) di Satuan Kerja Kanwil Kemenkumham NTB pada Kamis (06/10) di Senggigi, Lombok Barat.

Mualimin Abdi mengukuhkan sebanyak 35 Anggota Gugus Tugas Daerah Bisnis HAM yang terdiri atas Kepala Daerah Provinsi NTB yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kanwil Kemenkumham NTB serta Pemerintah Daerah NTB.

Mualimin menyebutkan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM) merupakan perpanjangan tangan dari Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM (GTN BHAM) yang sebelumnya telah dibentuk oleh Kemenkumham. GTD BHAM diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antar OPD dan perusahaan di daerah guna memantapkan mainstreaming Bisnis dan HAM di tingkat daerah.

“Gugus Tugas Daerah dapat melakukan sosialisasi bisnis dan HAM, terutama untuk meningkatkan kesadaran perusahaan di wilayahnya mengenai bisnis dan HAM serta memonitor upaya Bisnis dan HAM tersebut,” terang Mualimin.

Kemenkumham pada tahun 2021 telah meluncurkan PRISMA (Penilaian Resiko Bisnis dan HAM) untuk membantu bisnis mengidentifikasi dan memitigasi potensi dampak hak asasi manusia yang timbul dari aktivitas bisnis mereka. Selain itu Kemenkumham juga telah menyusun STRANAS B-HAM (Rancangan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia) yang berfokus pada 3 (tiga) hal yaitu, peningkatan kapasitas mengenai bisnis dan HAM bagi setiap pemangku kepentingan, penyelarasan kerangka regulasi dan harmonisasi peraturan terkait bisnis dan HAM, serta penguatan akses pemulihan bagi korban dugaan pelanggaran HAM pada sektor bisnis.

Romi Yudianto, yang mendeklarasikan pencanangan P2HAM di Satuan Kerja, mengatakan bahwa pencanangan ini merupakan wujud dari komitmen P2HAM di NTB yang dibuktikan dengan 12 Satuan Kerja mendapatkan predikat terbaik dan 2 Satuan Kerja mendapat predikat baik dalam penilaian. Ini juga membuktikan bahwa negara telah hadir dalam Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan HAM (P5HAM).

“Tujuan P2HAM ini untuk mendorong Satuan Kerja agar bisa menerapkan pelayanan publik berbasis HAM dengan sebaik-baiknya. Komitmen dalam mewujudkan layanan publik berbasis HAM di Satuan Kerja sudah kami tunjukkan dengan mengikuti penilaian. Hasilnya, 12 Satuan kerja mendapat predikat terbaik dan 2 lainnya mendapat predikat baik,” jelas Romi.

Kemenkumham telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM yang telah diluncurkan pada Tanggal 7 Februari 2022 lalu, menggantikan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (Permenkumham P2HAM).

Dalam Permenkumham Nomor 2 Tahun 2022 ini seluruh Unit Kerja mulai dari Unit Eselon I, 33 Kantor Wilayah, UPT Keimigrasian, UPT Pemasyarakatan, Balai-balai (diklat, harta peninggalan, dan barang sitaan), Kantor perwakilan dan Rumah Sakit Pengayoman, akan menjadi Objek Penilaian P2HAM. Dengan bertambahnya objek-objek Unit Kerja, diharapkan Kementerian Hukum dan HAM dapat secara menyeluruh memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan yang terpenting non-diskriminasi kepada seluruh pengguna layanan.

Sumber : Humas Kanwil Kmenekumham NTB