Tingkatkan Sinergitas Pembentukan Produk Hukum Daerah oleh Kanwil Kemenkumham NTB

0
83

(Vibizmedia – NTB) Guna meningkatkan sinergitas, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Sumbawa mengunjungi Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengharmonisasian oleh Kemenkumham, sekaligus konsultasi mengenai rancangan peraturan daerah tentang Pedoman Kerjasama Desa. Kegiatan rapat kunjungan ini dihadiri oleh Ketua Bapemperda DPRD Sumbawa beserta jajarannya, Staf Ahli Pemerintahan Politik dan Hukum Setda Kabupaten Sumbawa, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Bidang Hukum, Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, dan fungsional Perancang zonasi Kabupaten Sumbawa.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB yang diwakili oleh Kepala Divisi, Zulhairi dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kantor Wilayah Kemenkumham NTB sesuai dengan tugas dan fungsinya sangat terbuka dalam memberikan informasi dan siap memfasilitasi setiap permohonan penyusunan produk hukum yang berasal dari daerah, hal ini dikuatkan oleh Kepala Bidang Hukum, Puri Adriatik Chasanova yang memberikan infromasi bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 97D UU 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Kanwil tidak hanya melakukan pengharmonisasian rancangan yang berasal dari insiatif eksekutif akan tetapi juga rancangan yang berasal dari inisiatif legislatif, untuk proses pengharmonisasian oleh perancang peraturan perundang-undangan diatur dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018, dan Surat Edaran Nomor M.HH-01.pp.04.02 Tahun 2022 yang merupakan pedoman atau tata cara (prosedur) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.

Informasi yang disampaikan ini disambut baik oleh ketua rombongan DPRD Kabupaten Sumbawa Ahmadul Kusasi yang merupakan Ketua Bapemperda, Ahmadul memberikan informasi terkait tujuan pembentukan rancangan peraturan daerah ini adalah memfasilitasi keinginan dari desa untuk melakukan Kerjasama antar desa, bukan hanya dengan desa dalam satu kecamatan, melainkan juga dengan desa yang berada di luar kecamatan, lintas kabupaten dan juga lintas provinsi, dan seperti apa bentuk kerjasama atau instrument yang dihasilkan nantinya, agar desa mempunyai pedoman baku dalam menyusun draft kerjasama.

Sumber : Humas Kanwil Kemenkumham NTB