Ketidakpastian Global, Jokowi: Harga dari Sebuah Perang Mahal Sekali

0
117
Investor Daily Summit 2022
Presiden Joko Widodo membuka Investor Dialy Summit 2022, di Jakarta Convention Center, Selasa, 11 Oktober 2022. FOTO: SETKAB

(Vibizmedia-Nasional) Di tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian secara global, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh komponen bangsa untuk tetap menjaga optimisme agar negara dapat mengelola moneter dan fiskal dengan baik.

“Inilah yang sering disampaikan, membayar harga dari sebuah perang yang harganya sangat mahal sekali. Tetapi dengan ketidakpastian yang tadi saya sampaikan, kita harus tetap optimistis, harus optimistis itu, tetapi, hati-hati dan waspada. Karena apa pun angka-angka yang kita miliki, Indonesia, pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua kita termasuk yang terbaik di dunia, 5,44 persen,” ujar Presiden saat secara resmi membuka Investor Daily Summit 2022 yang mengusung tema ‘Optimism in Uncertainty’ di Jakarta Convention Center (JCC), pada Selasa, 11 Oktober 2022.

Menurutnya, hingga saat ini kondisi inflasi dan moneter di tanah air masih terkendali. Ini ditopang oleh hubungan antara otoritas moneter dan fiskal, Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang berjalan beriringan dan tidak tumpang tindih.

“Ini juga tetap harus kita syukuri karena kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain sekarang ini di Argentina sudah 83,5 persen dengan kenaikan suku bunga sudah 3.700 basis point. Kita inflasi 5,9 (persen) dengan perubahan suku bunga kita di 75 basis point. Artinya, moneter kita masih pada posisi yang bisa kita kendalikan, terang Presiden.

Pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat, lanjutnya, sekaligus mengendalikan inflasi. Pertama, menyalurkan bantuan sosial senilai Rp502 triliun berupa kompensasi dan subsidi.

“Pemerintah juga memberikan bantuan sosial baik berupa kompensasi dan subsidi ini besarnya luar biasa, Rp502,6 triliun, ini angka yang gede sekali. Tetapi ya inilah karena kita ingin konsumsi tetap, konsumsi masyarakat tetap terjaga, daya beli masyarakat tetap terjaga, ya bayarannya ini Rp502 triliun,” ujarnya.

Kedua, pengendalian inflasi secara makro dan mikro. Presiden mencontohkan, pengendalian inflasi dapat dilakukan tidak hanya dengan menaikkan suku bunga BI tetapi juga dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggunakan dua persen dana transfer umum dan belanja tidak terduga untuk pengendalian inflasi, salah satunya dengan subsidi transportasi.

“Caranya? Ini misalnya ada kenaikan bawang merah di sebuah provinsi, Lampung misalnya. Sumber bawang merah di mana? Brebes. Karena harga bawang merah naik di Lampung, sudah, pemda bisa beli langsung ke Brebes atau menutup ongkos transportasi dari Brebes ke Lampung, itu dibebankan di APBD. Setelah kita hitung-hitung juga biayanya biaya yang sangat murah,” ungkap Presiden.