Kemenperin Wujudkan Ekosistem Industri Manufaktur Basis Sinergi Pentahelix

0
101
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasamita
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasamita. FOTO: KEMENPERIN

(Vibizmedia-Nasional) Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa pihaknya memiliki peran yang sangat vital dalam mewujudkan visi Indonesia masuk dalam lima besar ekonomi dunia dengan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar USD7 triliun, pendapatan perkapita Rp320 juta/tahun, dan tingkat kemiskinan mendekati 0 pada tahun 2045.

Hal ini sejalan dengan langkah Kemenperin menetapkan implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0 pada tujuh sektor industri prioritas, program substitusi impor hingga 35% pada 2022, dan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan potensi belanja barang dan modal dari pemerintah sekitar Rp546,5 triliun.

“Untuk itu, kita harus memiliki destination statement yang jelas dalam mencapai hal tersebut dan tidak bisa bekerja lagi menggunakan cara-cara seperti biasa,” jelas Agus saat membuka Kelas Eksekutif Future Leaders: Collaboration and Engagement in the Era of Industrial Revolution yang dilaksanakan secara hybrid dari Jakarta, Selasa, 11 Oktober 2022.

Langkah tersebut menuntut perubahan pola kerja serta organisasi yang lebih cekatan, kolaboratif, dan tanpa sekat. Juga ditambah pengambilan keputusan yang harus cepat serta meninggalkan pola kepemimpinan gaya lama. Kondisi tersebut mutlak diperlukan untuk menjalankan program dan kebijakan untuk pengembangan sektor industri yang membutuhkan interkoneksi rantai pasok melalui ekosistem yang terhubung secara digital sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0.

“Di sini, kolaborasi antarpihak dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama dengan memaksimalkan konsep pentahelix yang melibatkan banyak peran. Sehingga jajaran Kemenperin harus dapat mewujudkan ekosistem industri manufaktur berupa sinergi pentahelix yang terdiri atas Pemerintah (Pusat dan Daerah), Industri (Kecil, Menengah, Besar), Rantai Pasok/Nilai Industri, Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset, serta Komunitas/Asosiasi/Profesional,” ungkap Agus.

Adanya disrupsi mengubah banyak hal dalam waktu cepat, sehingga reformasi birokrasi dibutuhkan untuk meningkatkan kecepatan kerja, meningkatkan produktivitas, serta orientasi terhadap outcome. Disrupsi mengakibatkan perubahan mendasar, termasuk dalam hal ketenagakerjaan. Sehingga, di masa ini tidak hanya dibutuhkan kemampuan managing, namun juga untuk melakukan orchestrating dengan memanfaatkan sumber daya dari berbagai sumber.

“Mengenai agility atau kelincahan yang disebutkan oleh Bapak Menteri, terdapat lima prinsip, yaitu speed over perfection, flexibility over planning, empowerment over hierarchy, learning over blaming, serta resource modularity,” kata akademisi, praktisi bisnis, sekaligus pendiri Rumah Perubahan Profesor Rhenald Kasali.