Presiden Meminta Kesatuan Data Dimutakhirkan Melalui Registrasi Sosial Ekonomi

0
86
enteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Foto: Info Publik)

(Vibizmedia  – Nasional) Melakukan kesatuan data yang diperbaharui melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) diyakini mampu mendorong program Pemerintah ke depannya akan lebih tepat sasaran. Untuk itu kebutuhan satu data merupakan hal penting karena klasifikasi data masyarakat yang lebih lengkap sangat diperlukan bagi keseluruhan Kementerian/Lembaga.

Dalam Rapat Internal terkait Perkembangan Pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Presiden Joko Widodo menekankan urgensinya konsolidasi dan data sosial registrasi nasional agar seluruh sensus bisa mencakup 100 persen penduduk.

Saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/10/2022), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan,  beberapa Kementerian memang mempunyai wali data amanat berdasarkan undang-undang, seperti untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial, kemudian juga ada terkait dengan data keluarga di BKKBN, serta data untuk pengentasan kemiskinan di Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan ada juga di Dukcapil.

Menko Airlangga juga melihat bahwa  Indonesia telah berpengalaman dalam pandemi COVID-19 di mana terjadi pemutakhiran data dalam dua tahun belakangan, namun interoperabilitas data masih harus dijadikan satu sehingga akan dapat dilakukan cleansing data pada setiap layer-nya.

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo meminta agar seluruh data dimutakhirkan secara total dan juga telah menginstruksikan untuk membuka seluruh data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah ditugaskan untuk membuat social registry secara nasional. Pendataan atau registrasi tersebut akan dilakukan mulai Oktober hingga Desember tahun ini dengan melibatkan sekitar 400 ribu petugas lapangan.

Menko Airlangga juga menambahkan, Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang konsentrasi kepada kemiskinan menggunakan data DTKS, data Dukcapil, dan juga dilapis sekali lagi dengan BKKBN. Jadi, data di P3KE sudah lebih ter-update sehingga akurasinya akan lebih baik lagi. Kalau kemarin kita update termasuk pengecekan di lapangan. Selain itu P3KE juga menggunakan geotagging, yang bisa dipakai untuk  mengecek kondisi rumah, dari atap, lantai, dapur, hingga sumber air dan lain sebagainya.

Baca juga:

Kominfo Segera Tindak Lanjuti Dugaan Kebocoran Data Kartu SIM Bersama Ekosistem Pengendali Data