Optimis namun Waspada di Tahun 2023

Kondisi global dan dampaknya pada ekonomi Indonesia, serta lima arahan Presiden yang menekan optimis namun waspada di tahun 2023.

0
164
Investor Daily Summit 2022
Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutannya pada pembukaan Investor Daily Summit 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Selasa, 11 Oktober 2022. FOTO: BIRO PERS SETPRES

(Vibizmedia-Kolom) Presiden dalam kesempatan membuka BNI Investor Daily Summit 2022 Senin, 10 Oktober 2022, Menyampaikan pandangannya akan kondisi global dan dampaknya pada ekonomi Indonesia, serta lima arahan Presiden yang menekan optimis namun waspada di tahun 2023

Presiden mulai dengan “Dengan situasi yang ada sekarang ini, negara mana pun dapat terlempar dengan cepat keluar jalur dengan sangat mudahnya, apabila tidak hati-hati dan tidak waspada, baik dalam pengelolaan moneter maupun pengelolaan fiskal.”

Presiden mengatakan ini setelah mengingatkan terlebih dahulu akan kondisi global. “Perubahan fundamental dalam ekonomi global saat ini sedang terjadi. Dari yang dulunya relatif mudah diprediksi, mudah dihitung, mudah dikalkulasi menjadi dunia yang sulit dihitung, sulit diprediksi, sulit dikalkulasi, penuh dengan ketidakpastian yang tinggi, dan penuh dengan volatilitas yang tinggi.

Kalau dulu biasanya semua negara ini mengejarnya pasti di bagaimana bunga bisa serendah mungkin, bagaimana inflasi bisa serendah mungkin. Dan, sekarang semuanya berubah. Ditambah lagi dengan konfrontasi geopolitik plus perubahan iklim, sehingga sekarang bisa kita lihat bencana alam makin sering terjadi.”

Secara Global terjadi beberapa peristiwa yang menyebabkan global shock (goncangan global), dan memberikan dampaknya terhadap Indonesia

Tahun 2021 inflasi meningkat di negara-negara G7. Masalahnya dari sisi penawaran dan kesenjangan output yang menutup dengan cepat didorong oleh stimulus fiskal. Bank sentral mempercepat dilakukannya normalisasi dengan kebijakan moneter.

Februari 2022 Invasi Rusia ke Ukraina – menambah supply shock, termasuk masalah logistik, fokus pada pangan dan energi. Inflasi dan upah G7 meningkat. Lebih lanjut membawa tekanan ke atas pada suku bunga global. Invasi Rusia ke Ukraina menambah lebih banyak tekanan pada pasar energi global yang sudah ketat, mendorong inflasi energi lebih tinggi.

Karena banyak negara di kawasan itu mulai melonggarkan pembatasan Covid-19 pada 2022 karena beban kasus yang berkurang, China memberlakukan kembali lockdown di beberapa kota besar di tengah gelombang Omicron. PDB Q2-nya meningkat hanya 0,4% YoY, yang paling lembut—kecuali awal pandemi di Q1 2020—dalam tiga dekade.

sumber : Bloomberg

Mei 2022, China melambat lebih dari yang diharapkan. Pertanyaan yang diajukan tentang apakah harga komoditas mungkin turun.

Lockdown di China tidak menyayangkan pelabuhan lautnya, mengintensifkan waktu tunggu peti kemas dan menggandakan hari yang dibutuhkan untuk mengirimkan barang. Ini menambah lebih banyak tekanan pada rantai pasokan global yang sudah tertekan sejak 2021.

Optimis

sumber: dari berbagai sumber

Belakangan ini terakhir terjadi pertumbuhan AS dan Eropa melambat seiring dengan China. Membuat terjadinya resesi secara global menjadi lebih mungkin. Diperkirakan harga komoditas akan jatuh sebagai akibat dari peristiwa ini.

Sebagian besar bank sentral di negara maju telah mulai menyesuaikan tingkat kebijakan mereka ke atas untuk menjinakkan tekanan inflasi yang meningkat.

Presiden Jokowi melanjutkan, “Apalagi setelah perang Rusia dan Ukraina, kita tahu pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 yang sebelumnya diperkirakan 3%, terakhir sudah diperkirakan jatuh di angka 2,2%. Inilah yang sering disampaikan, membayar harga dari sebuah perang yang harganya sangat mahal sekali. Tetapi dengan ketidakpastian yang tadi saya sampaikan, kita harus tetap optimistis. Harus optimistis, itu. Tetapi, hati-hati dan waspada. “

Baca juga : Navigasi Indonesia Menghadapi Goncangan Global

Jalur ekonomi Indonesia sedang ditransformasikan oleh serangkaian guncangan global tersebut. Indonesia tidak memiliki ketidakseimbangan (overheating demand) yang sama dengan ekonomi G7. Scarring effect of the Pandemic (bekas luka akibat pandemi) masih terasa di rumah tangga dan korporasi. Sebaliknya, risiko bagi Indonesia berasal dari implikasi guncangan terhadap G7 dan efektivitas respons kebijakan Indonesia, khususnya kebijakan fiskal dan moneter, terhadap guncangan tersebut.

Menghadapi kondisi ini, pilihan pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM, yang memiliki dimensi politik dan sosial. Ada trade off atau opportunity cost, apabila tetap dilakukan subsidi BBM dengan kehilangan kesempatan membangun banyaknya fasilitas produktif, pendidikan, kesehatan yang sedemikian dibutuhkan oleh masyarakat.

Bagaimana dengan Indonesia

 

Presiden juga menggambarkan akan kondisi Indonesia “Karena apa pun angka-angka yang kita miliki, Indonesia, pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua kita termasuk yang terbaik di dunia, 5,44 %. Inflasi juga masih terkendali. Setelah kenaikan BBM kita masih di angka di bawah 6%, 5,9%. Ini juga tetap harus kita syukuri karena kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain sekarang ini, di Argentina sudah 83,5% dengan kenaikan suku bunga sudah 3.700 basis poin. Kita inflasi 5,9% dengan perubahan suku bunga kita di 75 basis poin. Artinya, moneter kita masih pada posisi yang bisa kita kendalikan. Karena apa? Yang saya lihat, yang saya lihat, di dalam keseharian antara bank sentral kita Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan ini berjalan beriringan, berjalannya rukun, tidak saling tumpang tindih. Ini yang saya lihat, komunikasinya baik, sehingga fiskal dan moneter itu bisa berjalan bersama-sama. “

Tidak ada indikasi overheating demand – masih ada kesenjangan output, meskipun tekanan pada inflasi meningkat. Berbagai komponen permintaan domestik swasta masih berada di bawah tren pra-pandemi dan tren sisi penawaran hipotetis dengan scarring effect.

Sumber : CEIC

Di dalam negeri, kendala pasokan mendorong inflasi lebih tinggi. Peningkatan inflasi Indonesia baru-baru ini terkait dengan curah hujan yang lebih tinggi (mengganggu panen beberapa bahan makanan seperti cabai merah dan menambah tekanan pada harga pakan ternak) dan pembukaan kembali ekonomi yang bertepatan dengan masa liburan (misalnya, tiket pesawat). Namun demikian, perang di Ukraina menambahkan dampak yang meningkat tetapi terbatas pada harga minyak goreng (tetapi mendingin sejak ekspor dilanjutkan) dan penyesuaian tertentu pada penyesuaian harga energi non-subsidi yang diatur.

Tingkat pengangguran tetap di atas tingkat pra-pandemi. Penawaran upah dengan pengecualian di sektor IT tetap stabil. Keduanya memperlihatkan tidak ada ketatnya kondisi tenaga kerja meskipun kondisi sub-sektor mungkin berbeda.

Indonesia

Sumber : BPS dan dari berbagai sumber

Pasokan domestik tidak pada kapasitas sebelum krisis – tidak ada indikasi kekurangan tenaga kerja pada tingkat agregat karena mobilitas.

Dampak perang Rusia-Ukraina terhadap Indonesia cukup besar meskipun hubungan ekonomi langsung antara Indonesia dengan Rusia dan Ukraina kecil.

Fluktuasi harga komoditas, pertumbuhan global, dan prospek inflasi merupakan jalur utama bagi perekonomian Indonesia. Kondisi eksternal sangat dekat dengan kondisi yang sering terlihat selama episode “krisis” masa lalu. Meningkatnya risiko pembalikan harga komoditas di tengah berlanjutnya normalisasi kebijakan moneter global dapat memperburuk kondisi eksternal Indonesia secara substansial.

Karena rumah tangga di negara-negara miskin cenderung membelanjakan lebih banyak pendapatan mereka untuk bahan makanan, kenaikan harga pangan menambah tekanan yang lebih besar pada negara-negara berkembang dibandingkan dengan negara-negara maju.

Sumber : FAO, World Bank

Di Indonesia yang mendukung adalah kondisi harga beras yang masih terus stabil. Dimana beras memiliki porsi yang tinggi dari keseluruhan harga pangan.

Lima arahan Presiden masuk tahun 2023

Presiden dengan jelas memberikan lima arahannya untuk Indonesia menghadapi awan gelap ekonomi global :

“Pertama untuk terus meningkatkan daya beli, meningkatkan konsumsi masyarakat, pemerintah juga memberikan bantuan sosial, baik berupa kompensasi dan subsidi. Ini besarnya luar biasa, Rp502,6 triliun, ini angka yang gede sekali. Tetapi, ya inilah, karena kita ingin konsumsi masyarakat tetap terjaga, daya beli masyarakat tetap terjaga ya bayarannya ini, Rp502 triliun.

Kemudian yang kedua, kita sekarang ini memang bekerja tidak hanya makro saja, enggak bisa. Makro iya, mikro iya. Tapi juga tidak cukup, harus lebih tajam lagi, detail, sehingga penyelesaiannya betul-betul bisa satu per satu.

Saya berikan contoh, misalnya inflasi. Enggak ada negara yang melakukan seperti kita ini. Inflasi biasanya dikendalikan dengan menaikkan suku bunga, bank sentralnya pasti menaikkan suku bunga untuk mengerem inflasi. Tapi kita tidak hanya urusan menaikkan suku bunga yang itu menjadi kewenangan dari Bank Indonesia, tetapi dalam praktik riil kita juga langsung masuk ke sumbernya.

Yaitu apa? Kenaikan barang dan jasa. Dengan apa? Saya sudah mengumpulkan bupati, wali kota, dan gubernur dua kali untuk urusan inflasi ini dan akan terus kita lakukan, kita evaluasi setiap dua minggu. Kita berikan kewenangan daerah untuk menggunakan Dana Transfer Umum 2% dan juga Belanja Tidak Terduga bisa digunakan untuk mengatasi inflasi.

Caranya? Ini misalnya ada kenaikan bawang merah di sebuah provinsi, Lampung misalnya. Sumber bawang merah di mana? Brebes. Karena harga bawang merah naik di Lampung, sudah, pemda bisa beli langsung ke Brebes atau menutup ongkos transportasi dari Brebes ke Lampung, itu dibebankan di APBD. Setelah kita hitung-hitung juga biayanya biaya yang sangat murah. Ongkos berapa sih dari Brebes ke Lampung? Saya cek, satu truk Rp 3.500.000, padahal APBD-nya bermiliar-miliar dan enggak mungkin kan setiap hari kita beli bawang merah. Hal kecil-kecil seperti ini memang harus kita urus. Telur naik, misalnya di Jabodetabek. Sumber telur ada di mana sih yang banyak? Di Blitar. Sudah, ongkos angkutan dari Blitar ke Jabodetabek ditutup oleh pemda sehingga harga itu adalah harga betul-betul harga peternak, harga petani.

Enggak ada. Cari negara yang kerja kayak kita sedetail itu. Pengendaliannya pasti makro oleh bank sentral. Ini kenapa perkiraan kenaikan inflasi karena penyesuaian BBM kemarin dihitung 6,8% jatuhnya di 5,9% karena pemda-pemda sudah mulai bergerak ke sana. Saya cek, cek, cek secara sampling sudah bergerak.

Kemudian yang ketiga juga yang berkaitan dengan penggunaan produk dalam negeri. Enggak pernah kita urus itu. APBN itu belinya barang impor atau barang kita sendiri, sih? Pemda itu belinya barang impor atau barang kita sendiri produk dalam negeri? BUMN apakah beli produk impor atau produk dalam negeri.

Swasta-swasta kita belum masuk ke sana. Setelah kita urus, lho, lho, lho kok yang banyak beli barang impor. Ini uang, APBN-APBD yang kita kumpulkan dari pajak, dari royalti, dari pihak ekspor, dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bersusah payah kita kumpulkan, terkumpul, kemudian kita belanjakan belanjanya produk-produk impor. Benar? Ndak, sama sekali enggak benar.

Inilah yang sekarang kita arahkan juga dan sudah sekarang kita pakai komitmen. Kementerian komitmennya, Kementerian A komitmen berapa triliun? Pemda A, berapa triliun? Pemda B, berapa triliun. Komitmen, komitmen, terkumpul Rp950 triliun, komitmen untuk beli produk dalam negeri.

Memang realisasinya untuk BUMN baru 72%, kemudian untuk APBN dan APBD memang masih kecil, masih 44% dari angka yang tadi saya sampaikan Rp 950 triliun. Tetapi kalau ini nanti terealisasi 100% akan kelihatan sekali. UKM kita kok harus menaikkan kapasitas produksinya, produk-produk yang kita buat kok menaikkan kapasitas produksinya karena ada permintaan dari pemerintah sebesar Rp 950 triliun itu. Ini kalau enggak dilihat secara detail enggak kelihatan barang-barang seperti ini, padahal Rp 950 triliun.

Yang keempat, pentingnya kolaborasi UKM, pengusaha menengah, dan pengusaha besar. Ini penting sekali, selalu saya ulang-ulang. Harus bekerja sama, harus kompak, bangun Indonesia Incorporated. Semuanya bergerak, syukur bisa masuk ke pasar-pasar global. Kalau ini kuat betul, kita bisa bersatu, kita kompak seperti saat kita menangani pandemi dari atas sampai ke tingkat daerah dan RT semuanya bergerak, ini akan cepat menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi.

Kemudian yang kelima yang sudah juga sering saya sampaikan mengenai hilirisasi industri, hilirisasi industri yang sudah kita mulai. Saya selalu sampaikan, investasi terbuka, tetapi kalau masuk ke sebuah daerah harus bekerja sama dengan pengusaha lokal, baik yang dari Jakarta maupun yang asing, bekerja sama dengan pengusaha lokal, diajak mereka.

Lompatannya dalam hilirisasi ini saya berikan contoh bolak-balik urusan nikel. Saat kita masih ekspor dalam bentuk bahan mentah, setahun itu nilainya hanya kira-kira Rp15 triliun. Setelah masuk ke industrialisasi, ke hilirisasi menjadi US$ 20,9 billion. Ini sudah di angka Rp 360 triliun, dari Rp15 triliun melompat menjadi Rp 360 triliun. Itu baru satu komoditi, baru satu barang. Kita memiliki yang namanya nikel, memiliki bauksit, memiliki tembaga, memiliki timah, memiliki aspal.

Aspal apalagi. Ini kalau enggak kita ke lapangan, enggak ketemu. Saya ke Buton, dua minggu yang lalu. Depositnya ada 662 juta ton. Saya kalau sudah ke lapangan itu angka-angka hafal semua, 662 juta ton aspal. Dulunya pernah diolah di Buton, tetapi setop, saya enggak tahu, karena katanya aspal impor lebih murah. Sehingga yang terjadi 95% aspal kita ini aspal impor, pada punya deposit di Buton 662 juta ton. Ini benar. Saya di lapangan saya sampaikan, ndak, dua tahun lagi saya beri waktu setop yang namanya impor aspal, harus semuanya disuplai dari Pulau Buton.”

Penutup

Presiden menutup arahannya dengan hal yang paling utama akan dilakukan Indonesia di tahun 2023.

“Hilirisasi ini menjadi kunci kita maju atau melompat atau tidak, ada di situ. Sehingga, juga bolak-balik terus saya sampaikan, setelah nikel setop, setelah dua tahun lagi aspal setop, setop timah, setop bauksit, setop tembaga. Karena pajak, bea ekspor, royalti, dividen semuanya akan masuk ke dalam negeri, tidak yang menikmati orang luar kita.

Freeport misalnya setelah kita ambil 51% saham, saya ke lapangan, saya suruh menghitung berapa sih pendapatan negara yang dihasilkan dari Freeport yang dulunya kita hanya dapat dividen? Hanya 9%, karena memang saham kita hanya 9%. Setelah kita ambil alih 51%, kita dapat pajak, dividen, royalti, bea ekspor, Penerimaan Negara Bukan Pajak, saya suruh menghitung berapa jumlahnya? 70% dari pendapatan yang ada di Freeport. Artinya, negara betul-betul dapat betul.

Kalau ini konsisten kita lakukan, apa yang sering kita dengar ketidakpastian yang tadi saya ceritakan, kemudian pagi tadi saya mendapatkan informasi dari pertemuan di Washington DC, 28 negara, 28 negara sudah antre di markasnya IMF, menjadi pasien. Ini yang sekali kita tetap harus menjaga optimisme, tetapi yang lebih penting, hati-hati dan waspada. Eling lan waspodo. “ demikian disampaikan Presiden Jokowi.