Wapres Minta Percepatan Penegakan Kasus Hukum di Indonesia

0
22
Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin memberikan keterangan pers kepada awak media. Senin (24/10/2022). (Foto: BPMI Setwapres)

(Vibizmedia – Yogyakarta) Usai menyampaikan Pidato Kebangsaan “Kepemimpinan Transformatif untuk Mengawal Terwujudnya Indonesia Emas 2045” di Universitas Alma Ata, Jl. Brawijaya No. 99 Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (24/10/2022), Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin memberikan keterangan pers kepada awak media.

Ketika salah seorang awak media meminta tanggapannya terkait adanya korelasi antara penanganan kasus hukum di Indonesia dengan menurunnya citra dan kepuasan publik terhadap pemerintah, Wapres pun menegaskan agar para pemangku kepentingan terkait dapat mempercepat penegakan kasus hukum di tanah air.

“Saya minta bahwa semua kasus-kasus, justru yang menurunkan persepsi kepada pemerintah itu justru dituntaskan, penegakan hukum dilakukan,” tegas Wapres.

Menurutnya, apabila kasus hukum dapat segera dituntaskan, maka dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan berpengaruh pada citra pemerintah di hadapan publik.

“Saya berharap bahwa justru ini yang nantinya akan membawa persepsi masyarakat kembali menjadi lebih baik lagi karena kita tidak menutupi, tidak melindungi, tetapi justru menuntaskan hal-hal di mana terjadi penyimpangan, sehingga ke depan akan lebih baik lagi,” ujar Wapres.

“Perlu dilakukan reformasi dari dalam, sehingga kepercayaan masyarakat akan kembali,” tambahnya.

Sementara itu, terkait disahkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 tentang Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua pada 21 Oktober 2022, dimana Wapres ditunjuk sebagai Ketua Badan Pengarah, Wapres menyampaikan, pemerintah akan mendorong percepatan pembangunan di Papua di bidang peningkatan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, serta kemajuan infrastruktur.

“Kita akan melakukan langkah-langkah untuk mempercepat pembangunan menuju pembangunan kesejahteraan di Papua, menghilangkan berbagai hambatan dalam rangka menyejahterakan, meminimalisir kemiskinan di sana, juga tentu infrastruktur yang memang dibutuhkan,” jelas Wapres.

“Kemudian kebutuhan dasar, pendidikan, dan tentu keamanan Kita sedang mencoba untuk supaya tidak terjadi gangguan-gangguan keamanan,” imbuhnya.

Terakhir, Wapres mengungkapkan rencana kunjungan kerjanya ke Papua untuk mendorong percepatan koordinasi pembangunan untuk masyarakat Papua.

“Dan berbagai program yang kita sebut dengan program percepatan, semuanya sudah dirancang. Insha Allah kami akan segera datang ke Papua untuk mengoordinasikannya,” pungkas Wapres.