BIMP-EAGA, Menko Airlangga: Perkuat Visi 2025

0
105
Forum BIMP-EAGA
Pertemuan Tingkat Menteri Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-The Philippines – East Asean Growth Area (BIMP-EAGA) ke-25 yang dilaksanakan di Kota Pontianak. FOTO: KEMENKO EKON

(Vibizmedia-Nasional) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin Forum Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-The Philippines – East Asean Growth Area (BIMP-EAGA) ke-25 di Kota Pontianak. Dalam kesempatan tersebut ada sembilan proyek capaian penting yang tergabung dalam Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) pada tahun 2022.

Menurut Airlangga, dukungan konektivitas menjadi kunci penting bagi pencapaian tujuan Visi 2025 sekaligus meningkatkan mobilitas manusia maupun perdagangan, dan penyelesaian “One Borneo Quarantine Initiative” yang akan segera ditindaklanjuti dengan penandatanganan Letter of Intent di 2023.

Implementasi BIMP-EAGA Green Cities Initiative, kata Airlangga jadi kesuksesan kerja sama energi melalui interkoneksi kelistrikan di Kalimantan Barat-Sarawak, dan penandatangan tiga Nota Kesepahaman dalam BEBC.

Ia pun menyoroti upaya untuk memperkuat kerja sama dan integrasi di masa depan dengan memperkuat institusi BIMP-EAGA guna meningkatkan efektivitas dan implementasi proyek-proyek BIMP-EAGA, meningkatkan inklusi dan partisipasi kalangan swasta, serta untuk memperkuat koordinasi, implementasi, dan monitoring inisiatif-inisiatif subkawasan.

“Kami juga mendorong pengembangan kerja sama melalui penyelarasan inisiatif yang sudah ada di BIMP-EAGA dengan Komunitas Ekonomi ASEAN. BIMP-EAGA dalam hal ini perlu berperan sebagai building block bagi integrasi perekonomian ASEAN. Dilakukan juga penguatan kolaborasi BIMP-EAGA dengan negara-negara mitra seperti Korea, Jepang, Tiongkok dan Northern Territory-Australia, termasuk juga dengan ADB yang selama ini menjadi strategic partner dan selalu mendukung kegiatan BIMP-EAGA,” jelas Airlangga, pada Sabtu, 26 November 2022.

Sebagai informasi, BIMP-EAGA adalah forum kerja sama yang melibatkan daerah sebagai pemeran dan penggerak utamanya. Saat ini daerah yang masuk adalah 15 provinsi di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua (untuk Indonesia), seluruh wilayah Brunei Darussalam, Sabah, Labuan dan Sarawak (untuk Malaysia), serta 28 provinsi di Mindanao dan Palawan (untuk Filipina).