Pemerintah Tindak Lanjut Kesepakatan Transisi Energi hingga Arsitektur Kesehatan Global dalam G20

0
109
Presidensi G20
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memberikan keterangan pers usai Ratas mengenai Evaluasi Pelaksanaan KTT G20. FOTO: SETKAB

(Vibizmedia-Nasional) Pemerintah tindak lanjuti kesepakatan yang terjadi dalam tiga agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia, yakni transisi energi berkelanjutan, transformasi digital, dan arsitektur kesehatan global.

Pertama, di sisi transisi energi berkelanjutan, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 telah disepakati terbentuknya Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk Indonesia senilai USD20 miliar. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan inisiatif ini, ditindaklanjuti dengan Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform yang saat ini sudah mendapat komitmen sebesar USD500 juta. Dana ini akan menggerakkan lebih dari 4 miliar pembiayaan untuk mempercepat pensiun dini pembangkit listrik tenaga fosil.

“Ini pihak yang akan mem-follow up itu dari sisi PLN karena ini adalah menyangkut transisi energi dari nonrenewable ke renewable. Nanti kita akan bicara dengan berbagai IPP (independent power plant) yang selama ini bekerjasama dengan PLN dan bagaimana transisi energi yang perlu didukung dengan kebijakan, termasuk insentif-insentif baik perpajakan maupun nonperpajakan,” jelas Sri Mulyani usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Evaluasi KTT G20 yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 28 November 2022.

Kedua, terkait arsitektur kesehatan global, KTT G20 Indonesia telah menyepakati pembentukan dana pandemi (pandemic fund) senilai USD1,5 miliar. Sri Mulyani menyampaikan, kesepakatan ini akan ditindaklanjuti oleh Menteri Kesehatan (Menkes) dengan menyampaikan proposal untuk penggunaan dana tersebut tidak hanya untuk Indonesia namun juga untuk kerja sama antarnegara.

“Ini semuanya nanti akan dilakukan pada bulan-bulan mendatang sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari kerja sama maupun dari sisi pendanaan,” terang Sri Mulyani.

Ketiga, terkait transformasi digital, Sri Mulyani mengatakan pemerintah terus mendorong inklusi keuangan dengan berbasis digital.

“Selain sudah diluncurkan mengenai payment system kerja sama di antara negara-negara ASEAN, juga digital currency dari bank sentral yang tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur Bank Indonesia, kita juga akan terus mendorong financial inclusion dan ini sangat penting terutama bagi lembaga-lembaga keuangan, baik yang bank maupun yang terutama nonbank yang basisnya digital,” ujarnya.