Akselerasi Pembangunan di Papua, Perlu Harmonisasi Pendekatan Kultural dan Struktural

0
83
Wakil Presiden (Wapres) K.H Ma’ruf Amin selaku Ketua Badan Pengarah Pembangunan Papua dalam keterangan persnya usai melakukan pertemuan dengan Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP) Papua dan Papua Barat, serta Pengurus Papua Christian Center, di Gedung Keuangan Negara, Jl. Ahmad Yani No. 8 Gurabesi, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Selasa (29/11/2022). (Foto: BPMI Setwapres)

(Vibizmedia – Jayapura) Akselerasi pembangunan di Papua terus dilakukan pemerintah. Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan tersebut, selain melalui jalur struktural, diperlukan juga pendekatan secara kultural.

“Kami juga bertemu dengan tokoh-tokoh gereja dari gabungan gereja-gereja kemudian pusat gereja di Papua, Christian Center untuk membericarakan tentang perkembangan langkah baru perkembangan Papua dan pentingnya pemahaman dari masyarakat melalui jalur kultural,” tutur Wakil Presiden (Wapres) K.H Ma’ruf Amin selaku Ketua Badan Pengarah Pembangunan Papua dalam keterangan persnya usai melakukan pertemuan dengan Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP) Papua dan Papua Barat, serta Pengurus Papua Christian Center, di Gedung Keuangan Negara, Jl. Ahmad Yani No. 8 Gurabesi, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Selasa (29/11/2022).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, proses harmonisasi ini dapat didorong dengan kerja sama dari para pemuka agama dan tokoh masyarakat ( local champion) yang keberadaannya sangat dekat dengan masyarakat.

“Dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat, pengaruh tokoh agama terutama gereja-gereja sangat penting sebaga local champion yang memiliki peran besar,” papar Wapres.

Dengan adanya harmonisasi ini, Wapres berharap agar keduanya dapat berjalan beriringan dan memiliki visi yang sama, yaitu memajukan dan menyejahterakan seluruh masyarakat Papua.

“Supaya antara jalur kultural dan jalur struktural punya visi yang sama,” tegasnya.

Di sisi lain, Wapres juga menyampaikan tentang pertemuannya dengan jajaran Forkopimda di Papua. Ia menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, telah dilakukan diskusi mengenai berbagai isu yang ada dan berpotensi akan muncul pascaotonomi Papua.

“Kemudian juga bertemu dengan beberapa tokoh masyarakat di Provinsi Papua, dengan Wakil Gubernur, Ketua DPRD, para Bupati, dengan Pangdam untuk membicarakan berbagai masalah yang dihadapi dari dampak adanya otonomi Papua yang baru yaitu 2021 dan pembagian daerah yang tadinya 1 provinsi jadi 4 provinsi,” terang Wapres.

“Tentu ada beberapa konsekuensi-konsekuensi baik soal anggaran, pelayanan kesehatan kemudian masalah pendidikan bahkan juga masalah kemungkinan nanti ketika akan Pemilu yang akan datang berapa pembagian dari anggota DPRD masing-masing provinsi mungkin akan dihitung kembali,” tambahnya.

Terakhir, Wapres menyampaikan apresiasi atas laporan yang diberikan masing-masing pimpinan daerah tentang program dan kebijakan yang telah dilakukan di daerahnya masing-masing.

“Kemudian juga laporan dari pemerintah daerah tentang apa yang sudah dilakukannya,” pungkas Wapres.

Hadir mendampingi Wapres dalam keterangan pers ini, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Muhammad Ridwan Rumasukun, Ketua Umum PGGP Provinsi Papua Pdt. Hiskia Rollo, dan Dirjen Perimbangan Keuangan Luky Afirman.