Menyiapkan Ketahanan Masyarakat Terhadap Bencana

0
171
Bencana
Salah satu rumah yang rusak di desa Cibeureum, Kecamatan Cugenang (Foto: Daniel Otto /Vibizmedia)

(Vibizmedia-Kolom) Indonesia adalah negara yang berhadapan langsung dengan bencana alam karena lokasinya yang terletak di cincin berapi (ring of fire), karena ini menyiapkan ketahanan masyarakat terhadap bencana adalah sebuah keharusan.

Berbagai infrastruktur telah dibangun dalam rangka meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana seperti banjir, tanah longsor, banjir lahar sedimen gunung berapi, serta abrasi laut. Pembangunan infrastruktur ketahanan bencana ini, secara khusus dimaksudkan untuk menurunkan risiko daya rusak air serta meminimalkan dampak yang dapat dialami oleh masyarakat, terutama di kawasan rentan bencana.

Sepanjang tahun 2019-2021, infrastruktur yang dibangun meliputi total 453,82 km bangunan pengendali banjir, 132 unit bangunan pengendali sedimen dan lahar gunung berapi, serta 75,30 km bangunan pengaman pantai. Pada tahun 2022, pembangunan ketiga jenis infrastruktur tersebut masih terus dilakukan dengan target 111,65 km bangunan pengendali banjir, 15 unit bangunan pengendali sedimen dan lahar gunung berapi, serta 45,79 km bangunan pengaman pantai

Meningkatkan ketahanan kebencanaan infrastruktur merupakan salah satu kegiatan prioritas pada RPJMN 2020-2024 dengan target peningkatan ketahanan bencana di 20 provinsi dengan risiko bencana tinggi. Proyek prioritas yang mendukung kegiatan tersebut, yaitu (1) pengembangan kebijakan wilayah untuk ketahanan bencana dan penguatan infrastruktur vital tahan bencana; (2) pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur ketahanan bencana termasuk Major Project (MP) Pengelolaan Terpadu Pesisir Lima Perkotaan Pantura Jawa (PTPUJ), serta Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai (DAS) Kritis; (3) penyediaan sistem terpadu peringatan dini dan tanggap darurat bencana; serta (4) restorasi dan konservasi infrastruktur alami.

Kegiatan peningkatan ketahanan bencana juga mencakup penguatan pengelolaan risiko banjir terpadu di 50 kota prioritas melalui penguatan infrastruktur vital tahan bencana, infrastruktur hijau dan sistem peringatan dini, kebijakan tata guna lahan, serta rencana induk ketahanan wilayah. Manfaat yang diharapkan dari kegiatan tersebut yaitu meningkatkan ketahanan 50 wilayah perkotaan dengan risiko banjir tinggi, antara lain aglomerasi Jabodetabek dan Bandung Raya.

Secara lebih spesifik, MP PTPUJ mencakup pemantauan dan pencegahan penurunan muka tanah pesisir utara Jawa dan percepatan pembangunan tanggul laut dan sungai, serta pemasangan pompa di area pesisir. Sedangkan MP Pemulihan Empat DAS Kritis dilaksanakan melalui kegiatan konservasi DAS, peningkatan kualitas air dan manajemen limbah. Manfaat yang diharapkan dari 2 MP tersebut yaitu teratasinya bencana banjir rob di DKI Jakarta, Semarang, Pekalongan, Demak, dan Cirebon, serta pulihnya kondisi DAS di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Utara untuk mengurangi potensi dan dampak dari bencana terkait air.

Selanjutnya, outcome pembangunan infrastruktur ketahanan bencana yakni penurunan kawasan terkena dampak banjir pada tahun 2020 mencapai 5.396,7 hektare dan pada tahun 2021 mencapai 9.876,8 hektare. Penambahan luas kawasan terlindungi dari bencana banjir tersebut dihitung dari (1) capaian output sungai yang dinormalisasi dan (2) jumlah tanggul, bangunan perkuatan tebing, pintu air/bendung pengendali banjir, kanal banjir, stasiun pompa banjir, polder/kolam retensi, serta saluran drainase yang dibangun atau ditingkatkan.

Permasalahan dan Kendala

Indonesia dilanda oleh berbagai kejadian bencana alam dengan magnitudo yang beragam dan frekuensi yang cenderung tinggi. Kerusakan sumber daya alam yang masif dan diperkuat dengan adanya dampak perubahan iklim telah merusak tatanan ekosistem dan mengakselerasi berbagai kejadian bencana. Kejadian-kejadian bencana tersebut berdampak signifikan terhadap kehidupan dan mata pencaharian masyarakat, termasuk membatasi akses masyarakat terhadap layanan dasar dan esensial serta merusak infrastruktur dan perumahan.

Pemerintah telah berupaya mengurangi kerentanan dan memperkuat kesiagaan bencana. Namun, jumlah provinsi yang berhasil meningkatkan ketahanan bencananya, dari kelas risiko tinggi menjadi sedang, baru mencapai 25 persen dari target RPJMN 2020-2024. Permasalahan dan kendala utama dalam mencapai target tersebut, yaitu belum terbangunnya pendekatan yang integratif dan kolaboratif dalam penanganan bencana. Koordinasi antarlembaga dan pemangku kepentingan dalam berbagai program masih lemah, khususnya dari pihak pemerintah daerah. Selain itu, kolaborasi dan dukungan terkait pembebasan lahan, dukungan kebijakan, serta sinkronisasi proyek dengan program-program daerah juga belum optimal.

Saat ini, kinerja pemulihan empat DAS Kritis serta penanganan bencana banjir masih perlu ditingkatkan. Beberapa isu dan permasalahan terkait hal tersebut di antaranya

(1) minimnya pendanaan penanganan pemulihan DAS lain di luar Sungai Citarum; (2) belum adanya stakeholder khusus seperti satgas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan (PPK) DAS Citarum yang menangani pemulihan 3 DAS lainnya yaitu, Sungai Ciliwung, Cisadane, dan Toba Asahan; serta (3) adanya refocusing anggaran yang mengakibatkan berkurangnya alokasi pendanaan untuk penanggulangan banjir. Penurunan risiko bencana melalui pengembangan industri konstruksi pun menghadapi kendala akibat terbatasnya SDM dan belum berkembangnya ekosistem industri konstruksi. Dari sisi SDM, kemampuan untuk mengadopsi teknologi infrastruktur tahan bencana masih terbatas, sedangkan untuk ekosistem industri konstruksi, infrastruktur terbangun belum mampu memenuhi standar infrastruktur yang tahan bencana.

Setidaknya, saat ini, masih terdapat empat tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam rangka meningkatkan ketahanan kebencanaan infrastruktur, yaitu (1) belum adanya spesifikasi dan standardisasi ketahanan bencana yang menyeluruh di sektor infrastruktur; (2) kurangnya kemauan politik dan keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan bencana; (3) terbatasnya pembiayaan infrastruktur; dan (4) terbatasnya basis data, pemantauan, dan evaluasi ketahanan bencana.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan dalam pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengaman pantai ditekankan melalui pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital, pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana, serta restorasi dan konservasi DAS. Strategi untuk mewujudkan kebijakan tersebut di antaranya (1) pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur tangguh bencana di kawasan prioritas rawan bencana; (2) program terintegrasi dalam pengelolaan risiko bencana, khususnya risiko banjir pada daerah perkotaan dengan kombinasi pendekatan struktural dan nonstruktural; serta (3) pengendalian pencemaran pada waduk dan danau dengan tingkat pencemaran tinggi.

Kebijakan dan strategi terkait pengendalian daya rusak air tersebut dilaksanakan sejalan dengan UU No. 17/2019 tentang Sumber Daya Air, yaitu dilakukan secara menyeluruh dan mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Upaya pencegahan ditujukan untuk mencegah terjadinya bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air. Upaya penanggulangan ditujukan untuk meringankan penderitaan akibat bencana. Upaya pemulihan akibat daya rusak air ditujukan untuk memulihkan fungsi sumber daya air (SDA) serta sistem prasarana SDA setelah terjadinya daya rusak air.

Selain itu, diperlukan pula dukungan inovasi teknologi infrastruktur tahan bencana dan upaya untuk menjaga mutu pembangunan infrastruktur yang aman secara konstruksi. Untuk menunjang hal tersebut, peningkatan kualitas SDM di bidang konstruksi menjadi salah satu perhatian pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, termasuk meningkatkan kualitas industri konstruksi, pengawasan mutu, dan manajemen rantai pasok industri konstruksi untuk mencapai target pembangunan.

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan dalam meningkatkan ketahanan kebencanaan infrastruktur, pemerintah sedang berupaya melakukan langkah-langkah berikut (1) mengubah pendekatan yang digerakkan secara terpusat mulai dari tingkat kota, (2) membangun kapasitas lokal dan komunitas praktisi lintas institusi, (3) mendorong inovasi teknologi dan teknis untuk meningkatkan pelaksanaan investasi ketangguhan bencana lokal, (4) menetapkan program nasional multisektor dengan menu investasi struktural dan nonstruktural secara terintegrasi, dan (5) meningkatkan kemitraan tingkat lokal dan peran serta masyarakat untuk keberlanjutan dan kepemilikan jangka panjang.