Presiden Jokowi Minta Realisasi APBN dan APBD Dipercepat, Khususnya Belanja Modal dan Sosial

0
128
DIPA dan TKDD 2023
Presiden Joko Widodo menyerahkan DIPA Tahun Anggaran 2023 Kementerian/Lembaga di Istana Negara, pada Kamis, 1 Desember 2022. FOTO: BPMI

(Vibizmedia-Nasional) Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk meningkatkan sinergi dalam melaksanakan program-program pemerintah.

“Perlu saya ingatkan bahwa tidak ada program kementerian yang tidak bersinggungan dengan kementerian yang lain. Oleh sebab itu, kerjanya harus kerja terintegrasi, tidak sektoral, dan berjalan sendiri-sendiri,” tegas Presiden Jokowi saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara, pada Kamis, 1 Desember 2022.

Untuk itu, dirinya kembali mendorong realisasi belanja pemerintah baik melalui APBN maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menggerakkan perekonomian Indonesia.

“Saya minta percepat realisasi belanja di APBN maupun APBD, khususnya belanja modal dan belanja sosial,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam laporannya menyampaikan bahwa APBN Tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme dan sekaligus menjaga pemulihan ekonomi namun pada saat yang sama meningkatkan kewaspadaan di dalam merespons gejolak global yang akan terus berlangsung pada tahun depan.

“Kami mengharapkan agar DIPA kementerian/lembaga dan Daftar Alokasi TKDD Tahun 2023 dapat ditindaklanjuti sehingga APBN 2023 dapat dilakukan di awal tahun dan masyarakat serta perekonomian dapat merasakan manfaat secara langsung dan maksimal,” ujar Menkeu.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan belanja negara yang disepakati dalam APBN 2023 adalah sebesar Rp3.061,2 triliun, yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.246,5 triliun serta TKDD sebesar Rp814,7 triliun. Sementara itu, pendapatan negara dalam APBN Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp2.463,0 triliun.

“Ini adalah sebuah target yang mencerminkan kehatian-hatian di dalam mengantisipasi, pertama ketidakpastian dari harga-harga komoditas, kedua, kecenderungan pelemahan ekonomi global dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Target ini juga akan dicapai melalui berbagai reformasi perpajakan dan pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk memperkuat fondasi perpajakan yang lebih adil dan efektif serta mendukung pendanaan pembangunan secara sehat dan berkelanjutan,” ungkap Sri Mulyani.

Sri Mulyani menegaskan pihaknya terus berupaya untuk mendorong peningkatan kualitas dan tata kelola belanja negara baik di pusat dan daerah dalam mendukung tercapainya target pembangunan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

“Sinergi belanja antara pusat dan daerah menjadi sangat penting. Ini akan terus kami dukung dengan sistem penganggaran yang terintegrasi untuk mempercepat dan menyamakan langkah seluruh pemangku kepentingan di dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional serta menghindarkan terjadinya tumpang tindih dan duplikasi program,” pungkas Sri Mulyani.

Pada kesempatan itu Presiden secara simbolis menyerahkan DIPA kepada 14 kementerian/lembaga (K/L) yang selama 3 tahun berturut-turut memperoleh Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah:
1. Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
2. Kementerian Pertanian (Kementan)
3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)
4. Kementerian Agama (Kemenag)
5. Kementerian Pertahanan (Kemhan)
6. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
8. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)
9. Kementerian Perindustrian (Kemenperin)
10. Kementerian Luar Negeri (Kemlu)
11. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
12.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
13. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
14. Lembaga Administrasi Negara (LAN)