Serahkan DIPA 2023, Presiden: APBN Instrumen Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi Indonesia

0
134
DIPA dan TKDD Tahun 2023
Presiden Joko Widodo didampingi Menkeu Sri Mulyani menyerahkan DIPA Tahun Anggaran 2023 kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kamis, 1 Desember 2022 di Istana Negara. FOTO: SETKAB

(Vibizmedia-Nasional) Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara, pada Kamis, 1 Desember 2022.

Presiden tegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 adalah instrumen yang digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut di tahun depan.

“Strategi besar, rencana besar yang kita siapkan betul-betul harus secara konsisten kita kerjakan di lapangan. Strategi besar dalam merespons tantangan ekonomi global tergambar untuk APBN 2023,” jelas Presiden.

Ia pun menambahkan, APBN dirancang untuk mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural sekaligus menjadi instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan. Untuk itu, ujar Presiden, APBN 2023 difokuskan kepada enam hal.

Pertama, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial.

“Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi,” jelasnya.

Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nusantara. Kelima, revitalisasi industri.

“Ini penting, yaitu dengan terus mendorong hilirisasi,” katanya.

Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.

Presiden pun meminta jajaran pemerintah untuk mengawal ketat terhadap penggunaan uang rakyat tersebut sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan negara sejalan dengan prioritas yang telah ditetapkan pemerintah.

“Saya minta pada seluruh kementerian, kepala lembaga, dan juga pemerintah daerah mengendalikan secara detail belanja-belanja yang ada, mengikuti secara detail belanja-belanja yang ada, jangan terjebak rutinitas, serta ini juga sudah berkali-kali saya ingatkan, memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya produk UMKM [usaha mikro, kecil, dan menengah],” tegasnya.