Perusahaan BUMN Siap Membeli Seluruh Produk Petani Untuk Lindungi Rantai Pasok Pangan Nasional

0
132
Restrukturisasi Garuda Indonesia
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. FOTO: BIRO PERS SETPRES

(Vibizmedia – Jakarta) Dalam akun media sosial (medsos) pribadinya di Jakarta pada Kamis (8/12/2022), Menteri BUMN, Erick Thohir, menyampaikan bahwa perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) siap untuk menjadi pembeli (off taker) seluruh produk petani lokal untuk melindungi rantai pasok pangan nasional.

Ia menjelaskan bahwa BUMN tengah menyiapkan progam “off taker” atau membeli produksi petani saat panen. Penyerapan ini penting untuk menjamin hidup para petani dan menghasilkan efek multiplier bagi seluruh rantai pasok pangan nasional.

Menteri BUMN mengatakan, langkah ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang telah memerintahkan jajaran kabinet untuk mengantisipasi dampak resesi, terutama di kalangan masyarakat ekonomi bawah.

Selain itu, langkah ini merupakan antisipasi situasi dunia yang sedang terancam krisis pangan karena kondisi pasokan global belum stabil. 

Ia menambahkan, untuk mengatasi ancaman ini maka perlu melindungi petani yang terancam hasil panennya tidak terbeli.

Menurut Menteri BUMN, untuk menindaklanjuti langkah ini diperlukan aturan yang akan memberikan penugasan khusus BUMN tertentu sebagai off taker.

Dalam hal ini, BUMN akan saling berkolaborasi, terutama dalam hal pendanaan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menyediakan pinjaman dengan bunga rendah.

Erick menjelaskan, nanti RNI (Rajawali Nusantara Indonesia) dan (Perum) Bulog yang menjadi pembeli barang yang diproduksi petani yang ditunjuk pemerintah, misalnya padi, jagung, tebu, dengan tujuan  supply chain (rantai pasokan) bisa dijaga.

Lebih lanjut Menteri BUMN mengatakan, langkah ini juga bisa mengantisipasi kebutuhan pangan yang naik turun, walaupun secara global kebutuhannya sangat meningkat.

Dia juga mengatakan, mekanisme lebih rinci akan diperlukan agar BUMN bisa membeli semua produk petani, baik ketika harga mahal maupun harga murah agar tidak melanggar aturan yang sudah ada.

“Harga mahal kita beli atau harga murah kita beli, itu mekanismenya beda. Jangan sampai dilihat jadi kerugian negara (karena tidak berorientasi pasar),” tandas dia.

Baca juga:

BULOG: Pasokan Beras Aman Enam Bulan ke Depan