Claudine Gay, Orang Kulit Hitam Pertama Jadi Presiden Universitas Harvard

0
263
Universitas Harvard
Claudine Gay akan menjadi presiden ke-30 Universitas Harvard (Sumber: VOA Indonesia)

(Vibizmedia – International) Universitas Harvard pada Kamis (15/12) mengumumkan Claudine Gay akan menjadi presiden ke-30 kampus bergengsi itu, orang kulit hitam pertama dan perempuan kedua yang memimpin kampus Ivy League itu.

Gay, yang saat ini menjabat sebagai dekan di universitas itu dan ilmuwan demokrasi, akan menjadi presiden Universitas Harvard pada 1 Juli 2023 mendatang. Ia menggantikan Lawrence Bacow, yang mengundurkan diri dan mengatakan ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga.

“Saya Claudine Gay, saya merasa tersanjung berdiri di sini sebagai Presiden Universitas Harvard berikutnya,” katanya.

Dengan penunjukkan Gay ini, jumlah perempuan yang menjabat sebagai pemimpin di delapan sekolah Ivy League kini melebihi jumlah laki-laki. Dartmouth College di New Hampshire and University of Pennsylvania padaawal tahun ini juga menunjuk perempuan sebagai pemimpin mereka; mengikuti langkah Universitas Brown di Rhode Island dan Universitas Cornell di New York. Sementara Universitas Columbia di New York, Universitas Princeton di New Jersey dan Universitas Yale di Connecticut dipimpin oleh laki-laki.

“Orang tua saya adalah imigran dari Haiti. Mereka datang ke Amerika dengan sedikit bekal dan berjuang keras menyelesaikan kuliah sambil membesarkan keluarga kami. Ibu saya menjadi perawat teregistrasi dan ayah saya menjadi insinyur teknik sipil. New York memungkinkan mereka berkarier. Saya selalu berharap dapat masuk perguruan tinggi,” papar Gay.

Tantangan Menanti

Gay akan menjadi satu-satunya orang kulit hitam pertama dan perempuan kulit hitam kedua yang memimpin kampus Ivy League setelah Ruth Simmons yang memimpin Universitas Brown dari tahun 2001 – 2012.

Drew Fraust adalah perempuan pertama yang menjadi presiden di Harvard. Sejarawan terkemuka yang memusatkan perhatian pada Amerika Selatan dan Perang Saudara Amerika itu mengundurkan diri pada tahun 2018 setelah menjabat selama 11 tahun.

Lawrence Bacow, yang menjabat sebagai presiden Harvard pada tahun 2018, telah memperluas dan memperbarui misi pengajaran dan penelitian di universitas itu, sekaligus memupuk kerjasama lintas disiplin ilmu untuk mengatasi masalah-masalah rumit, termasuk perubahan iklim dan ketidaksetaraan.

Di bawah kepemimpinan Bacow, Harvard bersama Massachusetts Institute of Technology MIT mengajukan gugatan hukum terhadap keputusan administrasi pemerintah Trump yang mengharuskan mahasiswa internasional meninggalkan Amerika jika berencana mengambil kelas online secara penuh pada musim gugur 2020, saat puncak perebakan luas pandemi virus corona. Bacow mengecam kebijakan Trump itu sebagai hal yang “kejam” dan “ceroboh.”

Harvard menjadi salah satu universitas pertama yang beralih ke pembelajaran jarak jauh saat pandemi COVID-19. Bacow dan istrinya dinyatakan positif COVID-19 pada Maret 2020.

Harvard juga menghadapi tantangan selama masa jabatannya. Universitas terkemuka itu memenangkan gugatan hukum terhadap kebijakan penerimaan mahasiswa di Pengadilan Distrik Amerika, dan kasus itu kini bergulir ke Mahkamah Agung.

Tantangan lain yang dihadapi Harvard adalah ketika terungkap bahwa pemodal Jeffrey Epstein telah mengunjungi kampus itu lebih dari 40 kali setelah divonis melakukan kejahatan seksual tahun 2008, dan bahkan diberi kantor sendiri. Hal ini terjadi jauh sebelum masa jabatan Bacow.

Kini Claudine Gay bersiap menghadapi tantangan tersendiri.

“Gagasan tentang (kampus sebagai) menara gading adalah masa lalu, bukan masa depan akademisi. Kita tidak berada di luar masyarakat, tetapi menjadi bagian dari masyarakat. Itu berarti Harvard memiliki kewajiban untuk bersandar, terlibat dan berada di dalamnya untuk melayani dunia,” tegas Gay.

Tantangan pertama yang akan dihadapi Gay pada tahun depan adalah dampak dari tinjauan Mahkamah Agung tentang penggunaan faktor ras dalam proses penerimaan mahasiswa. Mahkamah Agung sedang menimbang gugatan hukum terhadap proses penerimaan mahasiswa di Universitas Harvard dan Universitas North Carolina, yang mempertimbangkan faktor ras diantara faktor-faktor lain saat memilih mahasiswa.

Pengadilan yang lebih rendah telah menjalankan praktik kedua universitas itu, dengan menolak klaim bahwa mereka melakukan diskriminasi terhadap calon mahasiswa keturunan Asia. Namun, dalam argumentasi lisan tahun ini, enam hakim konservatif di pengadilan tinggi itu menyatakan keraguan tentang praktik tersebut, yang juga telah diperkuat dengan keputusan Mahkamah Agung sejak tahun 1978.

Sumber: voaindonesia.com