Mendes: Bantul Jadi Piloting Desa Tanpa Kemiskinan

0
100
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menerima audiensi Bupati Bantul Abdul Halim Muslih beserta jajaran di ruang kerjanya, pada Senin, 9 Januari 2023. FOTO: KEMENDES

(Vibizmedia-Nasional) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan bahwa Kabupaten Bantul dipersiapkan sebagai piloting kemiskinan dengan data berbasis SDGs Desa menjadi desa tanpa kemiskinan.

“Paling tidak kalau nanti Maret dan kemudian bisa menangani kemiskinan dengan lebih signifikan dengan data SDGs Desa. Saya akan meminta waktu ke Pak Wakil Presiden, agar Pak Bupati bisa menyampaikan paparan Sebagai bentuk piloting. Ini Pak Wapres, Bantul yang sukses dalam kurun waktu sekian menuntaskan kemiskinan dari sekian ke sekian dan by name by address,” terang Abdul Halim saat menerima audiensi Bupati Bantul Abdul Halim Muslih beserta jajaran di ruang kerjanya, pada Senin, 9 Januari 2023.

Abdul Halim menargetkan Kabupaten Bantul sebagai pilot pengentasan kemiskinan setelah sebelumnya Kabupaten Sumedang menjadi kabupaten yang mengawali aksi penurunan stunting.

“Biar mengawali penurunan kemiskinan. Kemarin Sumedang penurunan Stunting. Nah saya ingin penurunan kemiskinan itu Bantul,” jelas Abdul Halim.

Menurutnya, dengan terimplementasinya SDGs Desa di Bantul, nantinya akan dijadikan sebagai succes story baik di forum internasional maupun di nasional.

“Jadi Pak Bupati, saya bulan Maret rencana ada acara di Thailand. Nah, saya ingin Bantul ini yang selalu saya bawa ke mana-mana terkait dengan implementasi SDGS Desa. Sehingga nanti misalnya ada cerita succes story dalam konteks itu, nah saya ingin Bantul yang di depan. Baik di Thailand maupun di New York bulan Juli,” kata Abdul Halim.

Ia pun meminta kebijakan pengentasan kemiskinan di Bantul harus benar-benar berdasarkan data yang terperinci dan detail by name by address dari setiap desa. Bantul harus terus melakukan konsolidasi, upgrade dan monitoring data ke setiap kelurahan. Sehingga, implementasi SDGs Desa dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kondisi real di kelurahan.

“Nanti diuji coba juga, misalnya tanya ke lurah, pendudukmu berapa Pak Lurah? Terus kalau dijawab 3000 Pak Bupati, data kemarin. Nah itu kan top, data kemarin. Karena dinamika penduduk di desa kan sangat tinggi,” ujar Abdul Halim.

Abdul Halim juga meminta Pemerintah Kabupaten Bantul untuk rutin melakukan uji coba terkait dengan updating data di kelurahan.

“Kalau 3000 Pak Bupati, tapi data setengah tahun lalu, nah itu sudah berubah drastis. Mesti sudah ada yang pindah, ada yang melahirkan dan lain-lain. Nah itu maksud saya, jadi betul-betul menjadi sumber informasi tentang data, mau data yang benar tanya ke desa, jangan ke Kemendes, jangan tanya ke Kemensos, itu data lima tahun yang lalu. Itu data-data yang sudah usang,” terangnya.

Sementara, Bupati Bantul juga mengakui data SDGs Desa merupakan data yang ampuh untuk dijadikan sebagai perencanaan pembangunan. Menurutnya, dengan data mikro, lebih memudahkan pemerintah kabupaten untuk menentukan sasaran program kegiatan yang tepat dan relevan.

Sebagai informasi, saat ini angka kemiskinan Kabupaten Bantul mengalami penurunan tertinggi selama sejarah penurunan kemiskinan. Jika sebelumnya hanya 0,6 persen per tahun turunnya, di akhir 2022 dari data BPS mengalami penurunan sampai 1,77 persen.