Realisasi Anggaran 2022 Kementerian ATR/BPN Capai 93,57 Persen

0
237
BPN
Pertemuan antara Kementerian ATR BPN dengan Komisi II DPR RI (Foto: Infopublik)

(Vibizmedia – Nasional) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, melaporkan capaian kinerja Kementerian ATR/BPN selama tahun anggaran 2022. Realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN mencapai 93,57 persen atau sebesar Rp7.345.555.469.468,00. Capaian ini naik 2,79 persen dibanding serapan 2021 yaitu sebesar 90,76 persen.

Hal ini disampaikan Hadi Tjahjanto, saat bertemu dengan Jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta

Dari anggaran yang terserap, Kementerian ATR/BPN berhasil menuntaskan berbagai program prioritas nasional yang mendukung pembangunan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal pendaftaran tanah, pada 2022 Kementerian ATR/BPN berhasil mendaftarkan sekitar 6,7 juta bidang tanah dengan keluaran berupa sertifikat sekitar 4 juta bidang tanah melalui beberapa mekanisme, baik dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) maupun program prioritas nasional lainnya.

“Sehingga, sampai dengan 2022 Kementerian ATR/BPN telah mendaftarkan 101,1 juta bidang tanah atau 80,25 persen secara nasional dan 85 juta bidang tanah atau 67,5 persen di antaranya telah bersertifikat,” ungkap Hadi Tjahjanto.

Selanjutnya, disampaikan beberapa progres kegiatan prioritas Kementerian ATR/BPN. Di antaranya perolehan tanah oleh Badan Bank Tanah, progres penyiapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), hingga penanganan kasus pertanahan.

Sementara itu, untuk rencana kerja 2023, terdapat penurunan anggaran sebesar 5,25 persen dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2022. Di samping itu, Kementerian ATR/BPN juga turut menerapkan kebijakan Automatic Adjustment sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Keuangan sebesar Rp404,31 Miliar dengan sumber dana Rupiah Murni dari tiga jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.

“Terdapat 12 program dan kegiatan prioritas Kementerian ATR/BPN pada 2023. Sembilan di antaranya bisa terlaksana, namun terdapat tiga kegiatan yang terkena kebijakan Automatic Adjustment yaitu Peta Bidang Tanah PTSL, Sertipikat Hak Atas Tanah PTSL, dan keluaran SK Redistribusi Tanah,” ucap Hadi Tjahjanto.

Menutup pertemuan, sebagai bentuk komitmen bersama, kedua belah pihak diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dengan membentuk satuan tugas.