(Vibizmedia – Nasional) Gorontalo – (09/02) Sehubungan dengan penilaian Kab/Kota Peduli HAM dan pelaporan Aksi HAM Tahun 2023, Kanwil Kemenkumham Gorontalo melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Bappeda Kabupaten Pohuwato.
Koordinasi ini dipimpin oleh Kadiv Yankumham Hadiyanto didampingi oleh Kabid HAM I Gde Sandi Gunasta serta JFT Penyuluh Hukum dan JFU pada Bidang HAM, koordinasi pertama dengan Pemda Kab. Pohuwato di terima langsung Sekda Kab. Pohuwato Iskandar Datau.Dalam kesempatan ini Hadiyanto menjelaskan tujuan Koordinasi ini terkait Pelaporan Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM yang sudah di laksanakan tahun 2022 dan Pelaporan Aksi HAM Tahun 2023.
Ia juga menyampaikan bahwa ada 2 (dua) Kab/Kota yang ada di Provinsi Gorontalo ini mendapatkan prestasi dan penghargaan Kab/Kota Peduli HAM pada penilaian Tahun 2022, salah satunya Kab. Pohuwato.Sandi menambahkan bahwa untuk Pemenuhan Kriteria KKP HAM dan Aksi HAM sebagai indikator penilaian terhadap daerah Kab/Kota adalah terpenuhinya hak sipil dan hak politik serta gak ekonomi, sosial dan budaya.
Dalam penilaian tersebut diukur berdasarkan indikator struktur, proses dan hasil sesuai dengan Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021.Lebih lanjut diharapkan untuk Pemerintah Kabupaten Pohuwato tahun 2023 ini bisa mempertahankan penghargaan yang selama 3 tahun berturut-turut (2000-2022) mendapatkan predikat tersebut.
Iskandara Datau menyikapi hal tersebut dan akan mendorong kepada Bagian Hukum Setda Kab. Pohuwato dan OPD terkait dalam penilaian Kab/Kota pada tahun 2023 serta bisa meraih lagi pengahargaan Kab/Kota Peduli HAM.Selanjutnya Tim melanjutkan koordinasinya ke Bappeda Kabupaten Pohuwato, Tim di terima oleh Sekretaris BAPPEDA Kab. Pohowato Sunu Hadi Endri Suhandoko di ruang kerjanya.
Pada kesempatan tersebut Hadiyanto menyampaikan bahwa pelaporan capaian Aksi HAM tahun 2023 sudah dimulai, sehingga pelaporan capaian Aksi HAM tahun 2023 dalam melakukan pengumpulan data mulai dari sekarang sudah bisa dilakukan mengingat Bappeda merupakan Operator Pemerintah Kab. Pohuwato dalam penginputan data dukung ke Kantor Sekertariat Presiden (KSP).Sandi menambahkan bahwa dalam pemenuhan data dukung agar Bappeda selalu berkoordinasi dengan Bagian Hukum dan OPD terkait sehingga apabila terjadi kendala dalam pengumpulan data bisa segera di atasi.
Suhandoko menyampaikan sangat berterimakasih sudah berkunjung ke Bappeda dan akan menyampaikan hal tersebut ke Kepala Bappeda Kabupaten Pohuwato dan siap mendukung Kabupaten Pohowato dalam meraih Prestasi Kab/Kota Peduli HAM Tahun 2023.
Sumber : Humas Kmenekumham Nasional
