(Vibizmedia – Nasional) ntb.kemenkumham.go.id – Kanwil Kemenkumham NTB melalui Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentuka Produk Hukum Daerah dan Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan menerima kunjungan dari Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Dompu dalam rangka pengajuan harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) pada Jumat (10/02).
Kepala Bagian Hukum Pemda Dompu, Momon Soeherman menyebutkan kedatangannya kali ini untuk mengajukan permohonan harmonisasi atas 7 (tujuh) Raperbup Dompu yaitu tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Ketua Rukun Tetangga TA 2023, Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Setiap Desa TA 2023, Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2023, Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2023, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa TA 2023, Inovasi Daerah dan Kode Etik Sumber Daya Manusia Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
“Untuk saat ini kami ajukan 7 (tujuh) Raperbup, selain itu masih ada lagi 33 Raperbup lagi yang akan kami ajukan untuk dilakukan pengharmonisasian,” sebut Momon saat ditemui tim Perancang.
Harmonisasi merupakan proses penyelarasan substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kemenkumham, salah satunya yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
Sumber : Humas Kemenkumham Nasional
