(Vibizmedia – Nasional) Jakarta – Pertahankan birokrasi Informatif dan demi mewujudkan humas kreatif dan berkualitas, Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kemenkumham menggelar Penguatan Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal Kemenkumham dan PR Briefing, Jumat (17/02/23).
Hadir memberikan atensi penuh, hadir Kakanwil Kemenkumham Kalbar Pria Wibawa didampingi Kepala Divisi Administrasi Dwi Harnanto dan Kepala Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, Zulzaeni Mansyur.
Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama, Hantor Situmorang mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penguatan kompetensi terkait tugas dan fungsi oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham Ri, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto.
“Sesuai dengan petunjuk dan arahan Sekretaris Jenderal untuk melakukan glorifikasi berbagai berita positif dalam rangka membangun citra positif Kemenkumham, melalui kegiatan PR Briefing ini, saya mengajak Bapak/Ibu hadirin sekalian untuk terus mempertahankan bahkan meningkatkan semangatnya dalam mengglorifikasikan berita-berita positif Kemenkumham,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini Hantor berharap dapat memberikan penguatan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kemenkumham serta memberikan pengetahuan dan motivasi pejabat di bidang kehumasan untuk lebih aktif dalam memberitakan hal positif di lingkungannya dan menjalin kerja sama yang baik dengan media lokal maupun nasional.
Diskusi Panel Penguatan Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal
Selain membahas tentang Kehumasan Kegiatan ini juga menggelar diskusi Panel yang menghadirkan Para Kepala Biro di Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI yang dimoderatori Koordinator Humas Biro Hukerma, Tubagus Erif Faturahman. Mengawali kegiatan Kepala Biro Perencanaan Ida Asep Somara menekankan implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang telah diimplementasikan sejak 2019.
“Makna dari RSPP salah satunya adalah untuk kolaborasi kegiatan di Wilayah untuk mencapai output dan outcome. Publikasi layanan kehumasan yang ada di Divisi Administrasi bisa dikolaborasikan dengan layanan siaran media elektronik, Talkshow hingga media digital Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual dan Badan Pembinaan Hukum Nasional di Wilayah,” urainya.
Selanjutnya, Kepala Biro Kepegawaian Sujonggo fokus membahas penerapan manajemen talenta berdasarkan Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN. “Instansi berdasarkan analisis kebutuhan yang mengacu pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta strategi organisasi guna mewujudkan prioritas nasional,”jelasnya.
Pada segi keuangan, Kepala Biro Keuangan Wisnu Nugroho Dewanto menjekaskan tentang target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang meningkat sebesar 12% dari Tahun sebelumnya menjadi Rp. 4.256.100.000.000.,00. Dirinya juga menyoroti hasil Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang harus terus ditingkatkan.
Menjadi narasumber keempat, Kepala Biro Barang Milik Negara Novita Ilmaris menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sinergi yang telah dilakukan dalam meningkatkan nilai indeks Pengelolaan Aset (IPA) diformulasikan oleh Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara (Direktorat PKKN) DJKN. “Sebelumnya di Tahun 2021 nilainya adalah 2,25 dan di Tahun 2022 menjadi 3,23.
Kepala Biro Umum Anak Agung Gde Krisna juga menyampaikan pentingnya menjaga digitalisasi arsip yang merupakan tindakan dan prosedur yang dilalui dalam proses alih media dengan mengubah bentuk dari format cetak menjadi digital melalui e-arsip.kemenkumham.go.id.
Dirinya juga mensosialisasikan mengenai kebijakan baru dalam penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia untuk keperluan surat menyurat digital antar instansi yang akan diterapkan pada Agustus 2023.
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Hermansyah Siregar menyampaikan pesan Menteri Hukum dan HAM Kemenkumham RI Yasonna H. Laoly yang harus mempertahankan peringkat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang sudah berada pada peringkat ketiga.
Menutup sesi pemaparan, Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama, Hantor Situmorang menjelaskan tugas dan fungsi Biro Humas mulai dari Bagian layanan advokasi hukum yang terdiri dari Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online (LAPOR) hingga bidang kerjasama luar negeri.
Hantor juga menyampaikan prestasi yang diraih seperti penghargaan aplikasi LAPOR! secara Nasional yakni Piala Anggakara Birawa, Top 17 Pengelola Lapor terbaik dari aspek koneksivitas dampak dan keberlanjutan. Penghargaan dari Mahkamah Agung atas capaian Kepatuhan Pelaksanaan Putusan PTUN.
Karo Humas Hukerma juga mengevaluasi hasil evaluasi Komisi Informasi Publik terkait Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) yang telah mendapatkan predikat Informatif di Tahun 2022 yang sebelumnya masih berpredikat Menuju Informatif pada 2021.”Predikat ini harus kita pertahankan dengan terus melaksanakan pelayanan informasi publik yang sesuai dengan pedoman standar layanan,”pungkasnya. (Foto: Teguh/ Narasi: Alfian)
Sumber : Humas Kemenkumham Nasional
