(Vibizmedia-Nasional) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan Provinsi Papua Barat dan Barat Daya menjadi Wilayah Ke-23 dan 24 yang di sisir permasalahan stunting serta kemiskinan ekstremnya oleh Kemenko PMK.
Sebelumnya, dikarenakan minimnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang disebabkan rendahnya cakupan bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap, kurangnya sarana dan prasarana air bersih yang layak, Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy menyampaikan bahwa Kabupaten Pegunungan Arfak menjadi wilayah yang angka stuntingnya paling tinggi di Papua Barat yaitu sebesar 51,5 persen.
“Harapan kami pemerintah pusat dapat memberikan bantuan dalam pembangunan sarana dan prasarana air bersih, serta pembangunan Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Polindes untuk memenuhi standar kesehatan,” jelas Yosias.
Sedangkan, Kabupaten Teluk Bintuni memiliki angka stunting paling rendah, yakni sebesar 22,8 persen. Sedangkan, rata-rata nasional 21,6 persen pada 2022. Petrus Kasihiw, bupati Teluk Bintuni, mengatakan telah melakukan pemetaan program untuk penyediaan intervensi gizi spesifik dan sensitif.
“Sebelumnya kami melakukan pendataan terhadap berbagai data yang ada di lapangan. Seperti sebaran sarana dan prasarana kesehatan, ketersediaan jaringan sumber daya air yang telah terbangun. Serta pendataan program-program terkait kesiapan maupun ketersediaan bahan makanan bergizi bagi masyarakat Teluk Bintuni,” katanya.
Setelah pendataan tersebut dilakukan Pemkab Teluk Bintuni memutuskan program apa saja yang akan direkomendasikan perbaikan alokasinya. Baik melalui realokasi ataupun penambahan alokasi program. Kemudian mendorong konvergensi program intervensi spesifik dan sensitif yang mendukung penurunan stunting hingga tingkat desa atau kelurahan.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka stunting di wilayah Papua Barat sebesar 30 persen. Angka tersebut mengalami kenaikan sebanyak 3,8 persen. Pada tahun 2021 sebesar 26,2 persen.
Tingkat kemiskinan ekstrem di Provinsi Papua Barat mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 10,28 persen menjadi 9,43 persen di tahun 2022. Hal yang sama juga dialami oleh Provinsi Papua Barat Daya dimana angka kemiskinan esktremnya turun dari 9,05 persen menjadi 7,37 persen.
Kabupaten Sorong merupakan salah satu wilayah dengan angka kemiskinan ekstremnya menurun, yakni sebesar 14,86 persen di tahun 2021 menjadi 12,09 persen pada tahun 2022. Hal tersebut menurut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sorong Suroso, dipicu oleh program kemitraan dan peningkatan akses layanan dasar serta konektivitas wilayah.
“Upaya kami dalam mengintervensi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ini yaitu baik pemerintah maupun swasta saling berkomunikasi dalam membangun koordinasi yang intens. Di Kabupaten Sorong, kami telah membentuk Forum Corporate Social Responsibility (CSR) yang melibatkan kurang lebih 10 perusahaan di wilayah kami,” ungkapnya.
