(Vibizmedia-Nasional) Guna mencapai Indonesia Emas 2045, Presiden Joko Widodo memastikan agar setiap rupiah yang dibelanjakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah (APBN/APBD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) produktif serta memberikan manfaat konkrit bagi masyarakat. Untuk itu, dirinya meminta pengawasan intern oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berorientasi pada hasil.
Ia pun menegaskan agar kementerian, lembaga, BUMN-BUMD, dan pemerintah daerah serius tindaklanjuti rekomendasi pengawasan BPKP.
Saat ini, menurut Presiden, bukan hal mudah di tengah situasi global dan ekonomi dunia yang tidak mendukung.
“Cari uangnya sangat sulit, baik itu lewat pajak, PNBP, royalti, dividen, tidak mudah. Di sini pentingnya peran pengawasan. Cek langsung. Saya minta pengawasan itu orientasinya bukan prosedur, tapi hasilnya,” kata Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Tahun 2023.
Berdasarkan Laporan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh kepada Presiden Jokowi, sebanyak 43% program berpotensi tidak optimal mengungkit sasaran pembangunan pada daerah yang diuji petik. Di samping itu, terdapat potensi pemborosan alokasi belanja daerah sebesar 21% dari nilai anggaran.
Adapun resistensi pimpinan kementerian/lembaga/daerah (K/L/D) di lapangan dan lambatnya tindak lanjut hasil pengawasan BPKP, menurut Yusuf Ateh, masih menjadi tantangan bagi pengawasan intern untuk mencegah permasalahan dari hulu.
“Kami berharap komitmen pimpinan K/L/D dalam memberikan akses terhadap pengawasan intern serta menindaklanjuti rekomendasi dapat ditingkatkan,” ungkap Yusuf Ateh.
Mendukung hal tersebut, Presiden Jokowi berpesan agar pimpinan pemerintah tidak mengabaikan rekomendasi dari BPKP.
“Tangan BPKP itu sampai provinsi, kabupaten, kota, artinya bisa mengawal, mengawasi, mengarahkan,” jelasnya
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia di G20 masuk ke dalam dua besar terbaik. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2023 masih di atas 5%. Adapun inflasi turun ke angka 4%. Prestasi ekonomi makro yang baik, perlu didukung pengawasan pada sisi mikro.
“Sebab itu, perkuat pengawasan internal. Jangan hanya jadi asesoris, tidak usah ada data yang ditutup-tutupi,” tegasnya.
