(Vibizmedia-Nasional) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa salah satu prioritas Keketuaan ASEAN 2023 Indonesia untuk sektor digital adalah melalui Digital Economy Framework Agreement (DEFA).
Untuk itu, sebagai tindak lanjut dari kunjungan Joint Mission Indonesia dan Malaysia ke Uni Eropa di Brussels, Belgia, pada Mei 2023 lalu, pihaknya menerima kunjungan Committee for International Trade (INTA) Parlemen Eropa untuk membahas rencana ke depan dari misi bersama tersebut, serta mengenai percepatan penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
“Harapannya platform digital trade dapat menjadi faktor pendorong ekonomi inklusif serta mendukung pelaku usaha kecil dan menengah untuk dapat turut serta dalam perdagangan global,” jelas Airlangga, pada Senin lalu, 19 Juni 2023.
Airlangga juga berbagi lesson learned tentang upaya ketahanan pangan Indonesia di tengah isu perubahan iklim dan dukungan Uni Eropa untuk tindak lanjut komitmen kerja sama Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) yang diluncurkan negara G7 untuk upaya transisi energi Indonesia.
Pertemuan tersebut juga menekankan kembali komitmen kedua Kepala Negara untuk dapat mempercepat penyelesaian perundingan IEU-CEPA dengan target penyelesaian pembahasan substansi pada akhir 2023.
“Percepatan penyelesaian Perundingan IEU-CEPA tergantung dari kesamaan pandangan dan posisi dari kedua pihak, harapannya bahwa implementasi perjanjian ekonomi yang komprehensif ini akan membuka peluang investasi yang lebih luas dan meningkatkan volume perdagangan antar kedua negara,” kata Airlangga.
Di sisi lain, Komite Perdagangan Internasional Parlemen Eropa mengapresiasi misi bersama yang dilakukan Indonesia dan Malaysia dalam kerangka Joint Mission yang difasilitasi CPOPC pada akhir Mei lalu.
“Kami menyambut baik pembentukan mekanisme konsultasi atau platform dialog (task force) antara Indonesia, Malaysia dan Uni Eropa dalam rangka membahas Implementing Guidelines EUDR agar tidak membebani smallholders,” kata Chair of INTA Committee MEP Bernd Lange.
Sebagai informasi, beberapa isu lain yang dibahas juga antara lain terkait sertifikasi halal, pengalaman industri farmasi Indonesia di masa pandemi Covid-19, dan diskusi mengenai praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah baik di Indonesia maupun Uni Eropa.
