Jokowi: 34% Desa di Indonesia Berada di Perbatasan dan Hutan

0
138
Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo pada Presidency Session on Protecting Nature for Climate, Lives, and Livelihoods dalam World Climate Action Summit (WCAS) COP28 di Al Waha Theatre, Expo City Dubai, Dubai, Persatuan Emirat Arab (PEA), Sabtu, 2 Desember 2023. FOTO: BIRO PERS SETPRES

(Vibizmedia-Nasional) Indonesia memadukan pertimbangan ekonomi dan sosial serta kerja sama dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan.

Menurutnya, langkah sistematis dan inovatif tersebut diambil dalam mencapai net carbon sink atau penyerapan karbon bersih sektor kehutanan dan lahan di tahun 2030.

“Sektor kehutanan dipilih karena 34 persen desa di Indonesia berada di perbatasan atau dalam hutan, dan jutaan masyarakat Indonesia bergantung dari sektor kehutanan. Untuk penuhi target tersebut, kami mengambil langkah sistematis dan inovatif,” jelas Presiden saat berbicara pada Presidency Session on Protecting Nature for Climate, Lives, and Livelihoods dalam World Climate Action Summit (WCAS) COP28 di Al Waha Theatre, Expo City Dubai, Dubai, Persatuan Emirat Arab (PEA), Sabtu, 2 Desember 2023.

Di hadapan para pemimpin negara, Presiden Jokowi menjelaskan upaya yang telah dilakukan Indonesia guna mencapai hal tersebut. Presiden mengatakan bahwa salah satunya Indonesia telah menerapkan moratorium permanen pembukaan hutan mencakup sekitar 66 juta hektare hutan primer dan lahan gambut sejak tahun 2019.

“Kami juga telah merehabilitasi 3 juta hektare lahan terdegradasi dan 3 juta Ha lahan gambut. Sekarang hasilnya mulai terasa, tingkat deforestasi Indonesia berkurang 75 persen, terendah dalam 20 tahun terakhir. Tahun depan, kami targetkan rehabilitasi 600 ribu hektare lahan mangrove,” ungkapnya.

Untuk itu, dirinya menekankan bahwa hutan dan lahan harus menjadi bagian dari aksi iklim melalui sejumlah perspektif. Presiden Jokowi menyampaikan pentingnya mobilisasi dukungan negara berkembang dalam mengelola hutan dan lahan secara berkelanjutan.

“Dukungan tersebut harus country-driven berdasar kebutuhan riil negara pemilik hutan. Kami apresiasi dukungan PEA membangun Mohamed bin Zayed International Mangrove Research Center di Indonesia,” katanya.

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa hambatan perdagangan bukan merupakan upaya dalam mengatasi perubahan iklim. Presiden Jokowi menyebut, kedua hal tersebut dapat maju secara berdampingan.

“Ini penting untuk membangun trust dan kolaborasi antara global north dan global south, serta dorong pembangunan berkelanjutan negara berkembang,” ucap Presiden Jokowi.

Selain itu, Presiden Jokowi mengajak para pemimpin negara untuk terus berkolaborasi dan menginisiasi kerja sama kehutanan. Presiden Jokowi pun menyampaikan bahwa Indonesia terbuka untuk berbagi pengalaman dalam pengelolaan hutan dan lahan.

“Indonesia telah inisiasi kerjasama trilateral kehutanan, Indonesia, Brasil, dan Republik Demokratik Kongo. Dan kami juga siap untuk berbagi pengalaman dan knowledge dalam pengelolaan hutan dan lahan,” terang Presiden Jokowi.